Kategori: Bandar Lampung

  • Diklat & Rakerda HIPMI Lampung Pengusaha Muda Harus jadi Ujung Tombak Hilirisasi Komoditas Lokal

    Diklat & Rakerda HIPMI Lampung Pengusaha Muda Harus jadi Ujung Tombak Hilirisasi Komoditas Lokal

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung menegaskan komitmennya menjadi motor penggerak hilirisasi komoditas lokal dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIV sekaligus Pendidikan dan Latihan Daerah (Diklatda) yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (23/9/2025).

    Acara ini dibuka oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menekankan pentingnya peran pengusaha muda dalam mengolah hasil pertanian dan perkebunan Lampung agar tidak hanya diekspor mentah.

    “HIPMI jangan hanya menonton. Jangan pasif. Ambil peran strategis, karena hilirisasi bukan hanya soal industri, tapi soal masa depan kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegas Mirza.

    Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menegaskan pihaknya siap mendukung program pemerintah dengan melahirkan berbagai inisiatif.

    “Hilirisasi adalah kunci. HIPMI Lampung berkomitmen menghadirkan inovasi agar komoditas kopi, singkong, jagung, hingga sawit tidak lagi sekadar bahan mentah, tetapi produk bernilai tambah yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing global,” ujar Gilang Ramadhan.

    Dukungan juga datang dari Kasdam XXI/Radin Inten, Brigjen TNI Andrian Susanto, yang menekankan bahwa kemandirian ekonomi berbasis semangat kebangsaan adalah bagian dari ketahanan nasional Rangkaian program strategis HIPMI pasca Diklatda meliputi Agropreneur HIPMI, HIPMI Food Security Forum, UMKM Go Digital, Lampung Investment Forum, hingga HIPMI Academy.

    Program ini diharapkan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Lampung yang pada.

    Triwulan II 2025 sudah mencatatkan pertumbuhan 5,09% dan penurunan kemiskinan hingga 10% Dengan sinergi pemerintah, pengusaha, akademisi, dan dukungan TNI, HIPMI Lampung diyakini mampu menjadi katalis hilirisasi komoditas menuju Lampung Emas dan Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, hadir juga Staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Budi Permana yang memberikan materi dalam Diklatda HIPMI Lampung yang mengulas secara detail pelbagai program KUR dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang jadi program kerja andalan kementerian.

    Dalam sambutannya, Gilang Ramadhan juga menyinggung statistik ekonomi Lampung. Pada Triwulan I 2025, ekonomi tumbuh 5,47%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan turun menjadi 10,00%, dan pengangguran juga berkurang. Bahkan, sektor industri pengolahan tumbuh hampir 10% di Triwulan II, tanda hilirisasi mulai berjalan

    Namun, jelas Gilang, potensi besar masih terbuka. Padi yang berkontribusi 4,2% pada PDRB bisa naik menjadi 6,2% jika diolah maksimal. Jagung dari 3,4% bisa mencapai 15%, kopi dari 2% bisa melonjak hingga 12,6% Pada dimensi tataniaga kopi.

    Diklatda HIPMI Lampung juga menghadirkan pengusaha muda yang sukses menggeluti kopi. Yaitu, Elkana Arlen Riswan, Owner Els Coffee itu mengupas tema kewirausahaan.

    Menurut Gilang, visi besar HIPMI Lampung sejalan dengan Indonesia Emas 2045 dan Lampung Emas.

    “Anak-anak muda pengusaha ini tidak hanya ingin sukses secara finansial, tetapi juga menjadi motor perubahan. Bayangkan di tahun 2030, kopi robusta Lampung tidak lagi diekspor mentah, melainkan dipasarkan global dalam bentuk brand lokal. Singkong tidak sekadar gaplek, tapi menjadi bioetanol yang menopang energi nasional. UMKM lokal bertransformasi digital dan menembus pasar ASEAN.”

    Itulah, lanjut Gilang Ramadhan, masa depan yang sedang dirintis lewat Diklatda dan Rakerda HIPMI Lampung.

  • Kunjungan Pengurus Besar PGRI Bahas Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Peningkatan Kualitas SDM

    Kunjungan Pengurus Besar PGRI Bahas Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Peningkatan Kualitas SDM

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).

    Pada kesempatan itu dibahas pembangunan pendidikan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas SDM.

    “Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami terus berupaya agar akses pendidikan semakin terbuka, termasuk pembebasan iuran komite di sekolah, serta mendukung program peningkatan kompetensi guru,” ujar Wagub Jihan.

    Menurutnya, dukungan terhadap guru menjadi perhatian penting mengingat profesi tersebut berperan besar dalam pembangunan SDM. Selain melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan, pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan program-program penguatan kapasitas guru. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Karena itu, isu kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru tidak boleh diabaikan,” katanya.

    Disisi lain, Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan PGRI dalam memajukan pendidikan melalui kampanye pendidikan bermutu. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah dan organisasi profesi guru dalam mendorong kualitas pendidikan di daerah.

    Sementara itu, perwakilan Pengurus Besar PGRI Dian Masunah mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung. Ia menegaskan, PGRI saat ini tengah melakukan kampanye global bersama Persatuan Guru Dunia untuk mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai. “Pendidikan berkualitas untuk semua adalah syarat utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, penting agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

    Dian menambahkan, pada tahun ini Lampung menjadi salah satu dari enam provinsi yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang profesi guru. Rekomendasi itu menekankan pentingnya peningkatan peran guru sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

    Wagub Jihan menutup pertemuan dengan menegaskan, Pemprov Lampung akan terus berupaya maksimal meski masih menghadapi keterbatasan fiskal. “Kami sadar masih ada keterbatasan. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai regulasi dan program sedang diupayakan untuk memastikan guru-guru di Lampung mendapat perhatian layak,” ujar Wagub Jihan. (Adpim)

  • Hari Tani Nasional 2025,  Pemprov Lampung Segera Bentuk Tim Fasilitasi  Penyelesaian Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Atas Tanah

    Hari Tani Nasional 2025, Pemprov Lampung Segera Bentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Atas Tanah

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima perwakilan massa aksi dari berbagai organisasi tani dan masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).

    Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan petani yang tengah memperjuangkan penyelesaian konflik agraria serta menuntut perlindungan hak atas tanah.

    Massa aksi dari sejumlah organisasi, diantaranya Forum Masyarakat Register 1 Way Pisang (FORMASTER), Serikat Tani Kerja Gerak Bersama (STKGB), Forum Komunitas Petani Bersama (FKPB) dan Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FKMGB), menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

    Konflik tersebut mencakup klaim kawasan hutan yang tumpang tindih dengan desa definitif, penolakan terhadap program kemitraan PT. InhutTani Persero V Reg 44, polemik lahan di Kelurahan Gunung Sari dengan PT. KAI yang sudah berlangsung sejak lama, serta tuntutan membatalkan sertifikat dan tidak memperpanjang HGU milik PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), serta mengembalikan tanah masyarakat transmigrasi seluas 1.500 hektar kepada anggota Petani STKGB.

    Dalam aksi ini, massa aksi secara garis besar menuntut:

    1. Penyelesaian konflik agraria di Lampung.

    2. Pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat.

    3. Kenaikan harga hasil panen petani agar lebih adil dan menguntungkan.

    4. Penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian dengan harga murah dan terjangkau.

    Menanggapi hal tersebut, Wagub Jihan menyampaikan salam hangat dari Gubernur Lampung yang memantau langsung perkembangan aksi ini.

    Jelasnya, atas arahan Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Lampung.

    “Kami merespon harapan masyarakat, sesuai dengan tuntutan aksi hari ini Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Tim ini nantinya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat, termasuk petani,” ujarnya.

    Wagub Jihan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait agar langkah ini sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

    “Harapan kami, apa yang diinginkan masyarakat terkait keadilan agraria bisa dicapai bersama. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengoptimalkan fungsi dan tugas untuk mengawal aspirasi rakyat, khususnya kesejahteraan petani,” tambahnya.

    Dengan demikian, momentum Hari Tani Nasional 2025 di Lampung tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menandai langkah nyata pemerintah daerah untuk hadir, mendengar, dan menindaklanjuti tuntutan rakyat, terutama dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati, peningkatan kesejahteraan petani, serta kedaulatan pangan. (Adpim)

  • Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen dalam Pengelolaan dan Aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie

    Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen dalam Pengelolaan dan Aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus hadir dalam tindak lanjut pengelolaan dan aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie. Menurut Gubernur Mirza, Masjid kebanggaan masyarakat ini tidak saja menjadi tempat ibadah tetapi juga landmark daerah.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam rapat tindak lanjut pengelolaan dan aktivitas Masjid Raya Al Bakrie bersama perwakilan Bakrie Amanah di Ballroom Masjid Raya Al Bakrie, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025). Dalam rapat itu, Marindo didampingi jajaran OPD terkait.

    “Pak Gubernur berpesan bahwa Masjid Raya Al Bakrie bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga wajah Provinsi Lampung. Karena itu, apapun aktivitas yang ada, Pemprov harus hadir,” jelas Marindo.

    Ia menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen membangun kolaborasi yang kuat dengan Bakrie Amanah serta mendukung kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan masjid.

    Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap Masjid Raya Al Bakrie dapat menjadi ikon keagamaan sekaligus ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, serta memperkuat citra positif Lampung di mata jamaah dari berbagai daerah.

    Direktur Bakrie Amanah Setiadi Ihsan, memaparkan sejumlah permasalahan operasional masjid yang berdampak langsung pada jemaah. Di antaranya ketersediaan air wudhu, pengelolaan kebersihan akibat tingginya jumlah pengunjung, ketertiban parkir dan pedagang di sekitar masjid, hingga kenyamanan jamaah terkait penataan shaf, keberadaan anak-anak di area ibadah, serta keterbatasan fasilitas penitipan alas kaki.

    Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Bakrie Amanah telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan air wudhu dan parkir. Selain itu, jumlah personel keamanan akan ditambah, sementara fasilitas yang masih kurang segera dilengkapi. Setiadi juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi antara Pemprov Lampung dan Bakrie Amanah guna memastikan permasalahan yang ada dapat diatasi secara berkelanjutan. (Adpim)

  • Rakernas BEM SI XVIII di Unila Teguhkan Peran Mahasiswa Menuju Indonesia Emas 2045

    Rakernas BEM SI XVIII di Unila Teguhkan Peran Mahasiswa Menuju Indonesia Emas 2045

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memotivasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk meneguhkan peran strategis menuju Indonesia Emas 2045.

    Hal itu disampaikan Gubernur Mirza dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI XVIII di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (23/9/2025).

    “Rakernas BEM SI ini bukan sekadar pertemuan mahasiswa, melainkan ruang untuk meneguhkan peran strategis generasi muda dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa, dan di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan,” ujar Mirza berapi api.

    Mirza menyampaikan bahwa kehadiran ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru Tanah Air di Rakernas ini adalah momentum bersejarah bagi Lampung.

    Menurutnya, kehadiran para mahasiswa di Sai Bumi Ruwa Jurai adalah sebuah kehormatan sekaligus penegasan bahwa Lampung adalah rumah yang terbuka bagi gagasan, kolaborasi dan semangat kebangsaan.

    Mirza menambahkan forum ini merupakan momentum konsolidasi organisasi mahasiswa sekaligus wadah penting untuk melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi bangsa.

    Gubernur Mirza menekankan bahwa sejarah Indonesia telah membuktikan peran mahasiswa dan pemuda tidak pernah terpisahkan dari perubahan besar bangsa ini.

    Ia mencontohkan pergerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga gerakan mahasiswa pada 1998 yang mengantarkan Indonesia menuju era reformasi.

    “Semua momentum penting bangsa ini lahir dari tangan dan pikiran pemuda. Itu artinya, mahasiswa adalah energi perubahan yang sesungguhnya,” ujarnya.

    Gubernur Mirza juga mengajak para mahasiswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini. Meski Indonesia telah merdeka hampir delapan dekade, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

    Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan optimismenya terhadap bonus demografi yang akan dialami Indonesia dimana jumlah penduduk usia produktif yang dominan, bangsa ini memiliki modal besar untuk melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia.

    Namun, ia menegaskan bahwa bonus demografi hanya akan bermanfaat bila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

    “Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045. Tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu bisa benar-benar dirasakan rakyat kecil? Itu tugas kita bersama, termasuk mahasiswa sebagai penggerak perubahan,” tandasnya.

    Gubernur Mirza meyakini bahwa BEM SI adalah kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin bangsa.

    “Di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, melahirkan gagasan konstruktif yang menjawab tantangan zaman, sekaligus meneguhkan peran mahasiswa sebagai mitra kritis dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional,” tegasnya.

    Ia mengutip falsafah Lampung: Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan, yakni ramah tamah dalam menyambut, mampu berbaur dengan semua, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama.

    “Dengan falsafah itu, mari kita buktikan bahwa mahasiswa bukan hanya kritis, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan bergerak bersama rakyat. Lampung bangga menjadi tuan rumah Rakernas ini, karena dari sini akan lahir gagasan besar untuk bangsa,” pungkasnya.

    Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Lusmeilia Afriani menyampaikan rasa bangga atas kehadiran mahasiswa dari sekitar 70 perguruan tinggi yang hadir di Lampung.

    Menurutnya, peserta Rakernas adalah putra-putri terpilih dari universitas masing-masing yang memiliki kesempatan berharga untuk ikut dalam forum nasional ini.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa forum Rakernas harus dimanfaatkan sebagai ajang bertukar ide, informasi, dan gagasan konstruktif untuk menjawab tantangan masa depan.

    Mahasiswa, lanjutnya, adalah generasi visioner, progresif, dan berintegritas yang kelak menjadi penentu keberhasilan bangsa.

    “Jadikan momentum ini untuk meneguhkan semangat kerja sama, bukan hanya untuk kepentingan organisasi tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

    Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa di tengah dinamika bangsa.

    Ia mengingatkan kembali bahwa pada akhir Agustus hingga awal September lalu, bangsa Indonesia diguncang gelombang aksi besar-besaran.

    Menurutnya, itu adalah ekspresi murni kegelisahan rakyat yang harus disikapi mahasiswa secara intelektual.

    Muzammil menekankan pentingnya mahasiswa hadir bersama rakyat, merajut kekuatan, serta merumuskan strategi agar suara kebenaran tidak hilang dalam hiruk pikuk politik kekuasaan.

    “Perjuangan mahasiswa tidak bisa berdiri sendiri, harus kolektif bersama rakyat,” tegasnya.

    Forum Rakernas ini, lanjut Muzammil, harus menjadi ruang bagi mahasiswa lintas kampus untuk mempererat persaudaraan dan semangat persatuan dari Sabang sampai Merauke sekaligus merancang arah gerakan ke depan.

    “Mahasiswa akan selalu bermakna bila berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi konsolidasi ide dan gerakan kolektif mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” pungkasnya. (Adpim)

  • Hipmi Lampung Diajak Optimalkan Potensi Hilirisasi Komoditas Lokal untuk Daya Saing Global

    Hipmi Lampung Diajak Optimalkan Potensi Hilirisasi Komoditas Lokal untuk Daya Saing Global

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung untuk menggali dan mengoptimalkan potensi hilirisasi komoditas lokal sebagai upaya strategis meningkatkan daya saing ekonomi Lampung di tingkat nasional maupun global.

    Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIV Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Lampung Periode 2025-2028, di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (23/9/2025).

    Rakerda ini mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Lampung: Hilirisasi Komoditas dan Peran Hipmi Menuju Daya Saing Global.”

    Gubernur Mirza menegaskan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

    Untuk itu, Ia menekankan pembangunan ke depan harus fokus pada peningkatan industri hilirisasi dan pengolahan hasil pertanian untuk menghasilkan nilai tambah yang signifikan.

    “Selama ini, komoditas kita keluar dalam bentuk bahan mentah, ini harus diubah. Kita harus memastikan semua komoditas diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di Lampung,” Gubernur Mirza.

    Mirza mencontohkan beberapa komoditas utama Lampung yang memiliki potensi besar jika diolah secara optimal.

    Misalnya, komoditas padi yang saat ini berkontribusi 4,2 persen terhadap PDRB Lampung, memiliki potensi dampak hilirisasi sebesar 6,2 persen.

    Begitu juga dengan jagung, yang berkontribusi 3,4 persen, namun potensi dampaknya melalui hilirisasi bisa mencapai 15 persen. Kopi yang berkontribusi 2 persen, juga memiliki potensi hilirisasi hingga 12,6 persen.

    “Ini adalah kekayaan Lampung yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh pengusaha lokal. Jika pengusaha tidak mengolah komoditas ini sendiri, maka perusahaan dari luar daerah yang akan mengambil peluang tersebut, sehingga uang yang mestinya berputar di Lampung malah keluar,” katanya.

    Gubernur Mirza menekankan pentingnya peran pengusaha lokal dalam menguasai dan mengembangkan sektor hilirisasi komoditas agar kesejahteraan masyarakat Lampung bisa meningkat.

    Dia mengingatkan agar tidak ada pengusaha lokal yang bersikap pasif dalam mengambil peran strategis ini.

    “Hipmi harus menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memastikan uang tidak mengalir keluar daerah. Pengusaha lokal harus menjadi pelaku utama, dan jika ada investasi dari luar, harus ada kerjasama yang melibatkan pengusaha lokal yang profesional,” katanya.

    Mirza mengajak para pengusaha muda Hipmi untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Ia menyebut Lampung, sebagai provinsi penyangga utama, memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara terkaya ke-4 atau ke-5 di dunia.

    “Masa depan Indonesia dan Lampung sangat bergantung pada generasi muda pengusaha seperti kalian. Dalam 20 tahun ke depan, ini adalah waktu bagi anak-anak Hipmi untuk memperkuat Indonesia,” pungkasnya.

    Pada Rakerda tersebut, turut dihadiri Ketua Bidang VI BPP Hipmi Arie Nanda Djausal, Ketua BPD Hipmi Lampung Gilang Ramadhan, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. (Adpim)

  • Rakor Pengendalian Inflasi, Pemprov Lampung Dorong Sinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan

    Rakor Pengendalian Inflasi, Pemprov Lampung Dorong Sinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Asisten Perekonomian & Pembangunan, Mulyadi Irsan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (23/9/2025).

    Angka inflasi nasional pada Agustus 2025 sebesar 2,31 % (y-on-y) dan -0, 08 % (m-to-m). Menurut Mendagri M. Tito Karnavian, angka ini merupakan angka yang ideal.

    “Rentang angka 2,5% plus minus 1%, adalah angka yang paling ideal untuk Indonesia. Keseimbangan antara menyenangkan produsen dengan konsumen,” jelasnya.

    Mendagri kemudian meminta daerah yang mengalami tingkat inflasi diatas 3,5% untuk duduk bersama BPS, Bulog, dan Perwakilan BI serta asosiasi pengusaha di daerahnya masing-masing untuk memetakan masalah.

    “Apakah ada suplai yang kurang, atau ada kenaikan harga-harga tertentu oleh pemerintah. Misalnya, air minum karena itu ditangani daerah,” ujar Mendagri.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, di minggu ketiga September 2025, tercatat 15 provinsi mengalami kenaikan IPH sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya serta 1 provinsi tercatat relatif stabil.

    Adapun komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah daging ayam ras dan cabai merah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

  • Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial Perangkat Daerah

    Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial Perangkat Daerah

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengikuti rapat optimalisasi pengelolaan Pejabat Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial perangkat daerah. di Ruang Video Conference Lt. 1, Selasa (23/09/2025).

    Media sosial memiliki peran strategis dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian pembangunan secara cepat, akurat, dan menarik. Oleh karena itu optimalisasi pengelolaan media sosial perangkat daerah sebagai kanal utama komunikasi publik di era digital. Namun, pengelolaan akun resmi perangkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti konten yang cenderung seremonial, respons publik yang lambat, keterbatasan kompetensi admin, hingga belum adanya standar baku pengukuran efektivitas.

    Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan strategi optimalisasi. Langkah itu meliputi :

    • Penguatan tata kelola melalui pedoman resmi, standar branding, serta forum koordinasi humas digital.
    • Pengembangan konten yang edukatif, informatif, inspiratif, dengan memanfaatkan multimedia seperti video pendek, infografis, podcast, dan reels.
    • Peningkatan SDM melalui pelatihan rutin di bidang copywriting, desain grafis, fotografi, hingga manajemen krisis digital.
    • Pemanfaatan teknologi dengan analisis data engagement, integrasi media sosial dengan aplikasi layanan publik, serta penggunaan AI untuk perencanaan konten dan respon cepat.
    • Manajemen krisis informasi dengan SOP penanganan hoaks serta pembentukan tim reaksi cepat.

    Selain itu, strategi komunikasi juga mencakup perencanaan matang, produksi konten kreatif dengan pendekatan storytelling, pemilihan platform sesuai target audiens, serta monitoring performa konten menggunakan dashboard analitik. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan kebutuhan publik.

    Pemprov Lampung berharap, melalui optimalisasi ini, media sosial perangkat daerah dapat menjadi sarana komunikasi publik yang lebih profesional, humanis, sekaligus meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

  • 31 Calon Praja IPDN Angkatan XXXVI Tahun 2025 Asal Lampung Dilepas Siap Mengikuti  Pendidikan di Jawa Barat

    31 Calon Praja IPDN Angkatan XXXVI Tahun 2025 Asal Lampung Dilepas Siap Mengikuti Pendidikan di Jawa Barat

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melepas 31 Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXVI asal Provinsi Lampung Tahun 2025, di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/9/2025).

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat kepada saudara sekalian yang telah lulus menjadi Calon Praja IPDN Angkatan ke-36,” ujar Sekdaprov Marindo. Kelulusan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.2.2-406 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025.

    Seleksi penerimaan Calon Praja IPDN tahun ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/3308/SJ. Dalam perjalanannya, terjadi perubahan mekanisme dengan lima tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 80.1.22/4246/SJ.

    Tahapan tersebut meliputi tes kesehatan tahap I, gladi jaringan dan tes psikologi, integritas dan kejujuran, verifikasi faktual dokumen administrasi pendaftaran, tes kesehatan tahap II, serta tes kesamaptaan dan pemeriksaan penampilan.

    Dari seluruh rangkaian seleksi, sebanyak 31 peserta asal Lampung dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

    Sekdaprov Marindo berpesan agar para calon praja menjaga disiplin serta membawa nama baik daerah selama menjalani pendidikan. “Kami berharap saudara dapat menempuh pendidikan di Jatinangor dengan baik, sekaligus menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” harapnya. (Adpim)

  • Penguatan Sinergi Pemprov dan TNI Lewat Pembangunan Batalyon Teritorial

    Penguatan Sinergi Pemprov dan TNI Lewat Pembangunan Batalyon Teritorial

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi membahas rencana pembangunan Batalyon Teritorial (Yon TP) untuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI.

    Pembahasan dilakukan di Ruang Kerja Gubernur, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/9/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Mayjen TNI Kristomei yang didampingi Kolonel Arh Aji Prasetyo Nugroho Asren (Kodam XX/RI), menyampaikan konsep Yon TP yang dirancang tidak hanya untuk memperkuat pertahanan, tetapi juga mendukung pembangunan daerah.

    Setiap batalyon direncanakan mengelola 50 hektare lahan, sementara satu kompi akan menggarap 10 hektare. Program ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan produksi pangan, khususnya beras.

    Dalam pertemuan tersebut, Pangdam XXI menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan pembangunan satu unit Yon TP dengan kekuatan 541 personel untuk setiap kabupaten/provinsi ke depan, Pangdam menargetkan Lampung dan Bengkulu dapat memiliki 8 Yon TP yang siap mendukung ketahanan wilayah sekaligus program swasembada pangan nasional.

    Selain itu, Pangdam juga menekankan bahwa keberadaan Yon TP di wilayah Lampung diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan, dengan target produksi beras sebesar 30.000 ton yang akan dikelola oleh satuan Yon TP. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

    Gubernur Mirza menyambut baik rencana itu dan menegaskan bahwa Pemprov Lampung mendukung penuh langkah TNI dalam memperkuat ketahanan pangan serta menjaga stabilitas wilayah. “Kami percaya sinergi ini akan membawa manfaat ganda, menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarnya.

    Gubernur Mirza juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Menurutnya, program Yon TP menjadi instrumen nyata yang bisa mempercepat pencapaian target nasional tersebut melalui optimalisasi lahan produktif di daerah.

    Pertemuan juga membahas pembentukan Satgas Gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Polisi Kehutanan, dan Balai TNBBS. Satgas ini akan difokuskan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perambahan.

    Dengan adanya kerja sama ini, Gubernur Mirza berharap kehadiran Kodam XXI/Raden Inten dan Yon TP dapat mempercepat pembangunan daerah, memperkuat swasembada pangan sesuai arahan Presiden, serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Lampung.

    Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kuniawan, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, dan Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung. (Adpim)