Citra Faktual

Kategori: Bandar Lampung

  • Jalan Brabasan–Wiralaga di Mesuji Rampung Dikerjakan, Warga Kini Mudah Angkut Hasil Panen

    Jalan Brabasan–Wiralaga di Mesuji Rampung Dikerjakan, Warga Kini Mudah Angkut Hasil Panen

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) telah merampungkan pembangunan ruas jalan Brabasan–Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Penyelesaiannya ditandai dengan serah terima sementara atau Provisional Hand Over (PHO) dari pihak rekanan kepada BMBK Lampung.

    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Nano, mengatakan jalan ini bukan sekadar penghubung antarwilayah, melainkan jalur vital bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan dan perikanan.

    Di sepanjang ruas ini, sambungnya, berdiri perkebunan sawit milik warga hingga perusahaan, serta tambak ikan yang menjadi sumber mata pencaharian utama.

    “Dengan jalan yang sudah diperbaiki, masyarakat jauh lebih mudah membawa hasil panen ke pasar maupun gudang penampungan,” ujarnya ketika diwawancarai, Senin (22/09/2025).

    Nano menjelaskan, sebelum diperbaiki kondisi ruas Brabasan–Wiralaga cukup memprihatinkan. Lubang menganga di banyak titik, aspal yang terkikis habis, hingga badan jalan yang menyempit membuat perjalanan warga sering terhambat.

    “Sekarang akses jauh lebih lancar, biaya angkut berkurang, kualitas hasil panen juga lebih terjaga,” katanya.

    Pekerjaan jalan tersebut, jelasnya, dikerjakan dengan konstruksi rigid beton sepanjang 1.650 meter dengan lebar 6 meter. Talut di sisi kanan dan kiri selebar masing-masing 1 meter juga dibangun untuk memperkuat badan jalan. Menurut Nano, pembangunan ini baru tahap awal dan akan dilanjutkan kembali agar konektivitas antarwilayah di Mesuji semakin baik.

    “Ke depan akan kita teruskan lagi pembangunan jalan di wilayah Wiralaga Mesuji,” ucapnya.

    Perubahan kondisi jalan itu dirasakan langsung warga. Wawan, salah seorang warga Wiralaga, mengenang masa ketika jalan itu rusak parah. Ia menyebut banyak pengendara motor jatuh, bahkan kendaraan roda empat pun kesulitan melintas ketika hujan.

    Bagi petani maupun pembudidaya ikan, kondisi tersebut berarti ongkos tambahan karena sering harus memperbaiki kendaraan.

    “Kalau dulu jalannya hancur, banyak motor jatuh. Alhamdulillah sekarang sudah bagus,” kata Wawan.

    Menurut dia, keberadaan jalan yang mulus membuat ongkos transportasi hasil kebun dan tambak berkurang signifikan. Jika sebelumnya biaya bisa membengkak karena kendaraan cepat rusak, kini beban itu berkurang sehingga pendapatan warga lebih terjaga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang dinilai memberi perhatian nyata bagi infrastruktur di Mesuji.

    “Dengan jalan diperbaiki begini, masyarakat jadi lebih lancar ketika mencari rezeki. Terima kasih Pak Gubernur,” tutupnya bersyukur.

    Sumber : Dinas BMBK Provinsi Lampung

    (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

  • Gubernur Lampung: ASN Harus Jadi Garda Terdepan Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas

    Gubernur Lampung: ASN Harus Jadi Garda Terdepan Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura memimpin apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Senin (22/09/2025).

    Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM, menegaskan pentingnya disiplin dan sinergi antarperangkat daerah sebagai kunci utama dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

    Apel mingguan ini, menurut Gubernur, merupakan forum strategis untuk menyampaikan informasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kedisiplinan para pegawai.

    “Apel ini bukan sekadar rutinitas, tetapi wujud nyata dari komitmen kita untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.

    Dalam amanatnya, Gubernur menyoroti peran penting Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Gubernur menekankan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

    Penerapan SPM harus didasarkan pada prinsip ketersediaan, keterjangkauan, dan kesinambungan.

    “Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen penuh dalam mendukung kegiatan SPM di Provinsi Lampung, khususnya terkait Air Minum dan Air Limbah,” ujar Gubernur.

    Gubernur juga memaparkan capaian SPM di Provinsi Lampung. Berdasarkan laporan, capaian Akses Air Minum Layak mencapai 83,30%, sementara Akses Air Minum Aman sebesar 9,48%. Untuk Akses Sanitasi Layak sebesar 86,12%, dan Akses Sanitasi Aman sebesar 2,32%.

    Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK), terus berupaya meningkatkan capaian ini. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk penyusunan RISPAM Regional dan kajian kelayakan SPAM Regional, serta pengawasan terhadap implementasi SPM di 15 kabupaten/kota.

    Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam segala upaya pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama bergotong-royong demi mewujudkan Lampung yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

  • Bazar UMKM 2025 Digelar Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia Merah Putih, Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan

    Bazar UMKM 2025 Digelar Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia Merah Putih, Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri peluncuran Bazar UMKM Tahun 2025 yang digelar Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Merah Putih di Halaman Gedung Graha Bintang, Universitas Malahayati, Bandarlampung, Minggu (21/9/2025).

    Wagub Jihan mengapresiasi PWDPI dalam menyediakan wadah bagi pelaku UMKM Lampung untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus memperkuat perekonomian kerakyatan melalui penyelenggaraan Bazar UMKM Merah Putih.

    Dia juga mengatakan UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat penting dan vital dalam mendukung ekonomi kerakyatan khususnya di Provinsi Lampung.

    “Secara nasional, UMKM menyumbang sekitar 60-61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di Lampung sendiri, terdapat lebih dari 500.000 unit UMKM yang aktif berkontribusi pada perekonomian daerah,” ujar Jihan.

    Jihan menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers seperti PWDPI.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar PWDPI yang telah menyediakan ruang dan panggung bagi para pelaku UMKM untuk menampilkan produk-produk unggulannya,” ujarnya.

    Jihan turut menyoroti tantangan utama yang dihadapi UMKM saat ini bukan hanya pendirian usaha, tetapi keberlanjutannya. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, media, swasta, dan masyarakat luas sangat diperlukan.

    “Ini untuk memastikan UMKM terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Jihan mengucapkan selamat ulang tahun ke-3 kepada PWDPI dan mengajak organisasi tersebut untuk terus berperan aktif dalam menyajikan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Lampung.

    “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun daerah. Kami sangat membutuhkan dukungan insan pers, khususnya PWDPI, untuk bersama-sama memajukan sumber daya manusia dan perekonomian di Lampung,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP PWDPI M. Nurullah menegaskan bahwa kegiatan Bazar UMKM Merah Putih merupakan bentuk komitmen PWDPI dalam mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa melalui penguatan pelaku UMKM.

    Acara ini juga dihadiri oleh Dewan Pembina DPP PWDPI Irjen Pol (Purn) Ike Edwin, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Adpim)

  • Locomotive Lampung Festival 2025, PT KAI Didorong Tingkatkan Layanan Transportasi Modern, Nyaman, dan Tepat Waktu bagi Masyarakat

    Locomotive Lampung Festival 2025, PT KAI Didorong Tingkatkan Layanan Transportasi Modern, Nyaman, dan Tepat Waktu bagi Masyarakat

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, mengajak PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan layanan transportasi yang modern, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat.

    Ajakan ini disampaikan Wagub Jihan dalam acara Locomotive Lampung Festival 2025, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PT KAI di Stasiun Kereta Api Tanjungkarang, Bandarlampung, Minggu (21/9/2025).

    “Usia 80 tahun tentu bukan perjalanan yang singkat. PT KAI telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memberikan pelayanan transportasi massal kepada masyarakat Indonesia, termasuk di Sai Bumi Ruwa Jurai,” ujar Jihan.

    Wagub Jihan menekankan bahwa pencapaian tersebut harus menjadi momentum untuk terus melaju dan berinovasi.

    “Perayaan ini menjadi titik awal untuk terus berkembang, tidak hanya sebagai perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat Lampung yang bergerak menuju kemajuan dan kesejahteraan,” katanya.

    Lebih lanjut, Jihan mengungkapkan harapannya agar PT KAI dapat semakin mengutamakan kualitas pelayanan dengan mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu.

    Menurutnya, pelayanan yang prima akan mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Sementara itu, Plt Executive Vice President Divre IV Tanjungkarang, Mohamad Ramdany, menyampaikan bahwa tema HUT PT KAI tahun ini, yaitu “Semangat Melayani”, menjadi pengingat pentingnya setiap perjalanan, pelayanan, dan inovasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan serta keselamatan bersama.

    “Kita ingin menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu dan berintegritas. Kita ingin terus menjadi bagian dari solusi transportasi yang anda ramah lingkungan serta mampu mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi bangsa,” ujar Ramdany. (Adpim)

  • Peringatan Maulid Nabi, Momentum Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

    Peringatan Maulid Nabi, Momentum Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mahan Agung, Jumat (19/09/2025). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat diikuti berbagai jajaran organisasi wanita se-Provinsi Lampung dan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

    Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan sepanjang masa yang membawa risalah Islam penuh kasih sayang, keadilan, dan kedamaian.

    “Melalui peringatan hari ini, kita sama-sama merenungkan ajaran, perilaku Beliau, serta yang pastinya insya Allah berusaha mengimplementasikan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi ini juga mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan meningkatkan iman serta amal kita,” ucapnya.

    Purnama Wulan Sari Mirza juga menekankan bahwa Maulid Nabi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat untuk senantiasa bersyukur dan meneladani ajaran Rasulullah SAW. Menurutnya, rasa syukur itu harus diwujudkan dengan memperbanyak dzikir, shalawat, serta menebarkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT, kita juga selalu mencoba berbuat kebaikan. Karena kita umat Nabi Muhammad, kita selalu berkiblat pada ajaran-ajarannya. Insya Allah ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan ini selalu dapat menebarkan kebaikan karena seperti yang ada di surat al-rahman ayat 60 yang berarti ‘Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)’ Kita sama-sama belajar disini,” lanjutanya.

    Ia berharap momentum peringatan Maulid Nabi ini dapat semakin memperkuat tekad dan semangat seluruh organisasi perempuan di Provinsi Lampung untuk ikut serta bersama-sama membangun daerah.

    “Peringatan Maulid Nabi ini tentu semakin menguatkan tekad dan semangat yang sama dan kita semua mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan daerah,” tegasnya.

    “Marilah kita semua bersemangat selalu mencintai Nabi Muhammad Saw, selalu bersilaturahmi, saling mendukung dan berkolaborasi dalam setiap program-program pembangunan daerah Provinsi Lampung kita tercinta karena kita tidak bisa melakukan program sendiri, tentunya kita harus saling mendukung, saling berkolaborasi,” pungkasnya.

    Acara peringatan Maulid Nabi diisi dengan tausiyah dan doa yang dipimpin oleh Ustadzah Nabila Zainuri, serta diikuti para santri dari Pondok Pesantren Al Ikhlas Babussalam. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

  • Paguyuban DPRD Lampung 1999–2024 Tebar Kebaikan Lewat Bakti Sosial di Tugu Adipura

    Paguyuban DPRD Lampung 1999–2024 Tebar Kebaikan Lewat Bakti Sosial di Tugu Adipura

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Suasana Tugu Adipura, Jumat (19/9/2025) pagi, tampak berbeda dari biasanya. Ratusan kotak nasi dibagikan secara gratis kepada masyarakat oleh Paguyuban Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 1999–2024. Aksi sosial ini digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah.

    Kegiatan yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu menyasar para pekerja sektor informal, mulai dari pengemudi ojek online, pemulung, tukang sampah, hingga masyarakat kurang mampu yang melintas di kawasan tersebut.

    Ketua Badan Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Hj. Nurhasanah, SH, MH, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keteladanan terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW.

    “Maulid Nabi mengingatkan kita semua untuk memperbanyak amal kebaikan, salah satunya dengan berbagi kepada sesama,” ujarnya.

    Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus paguyuban, di antaranya Ketua Hj. Nurhasanah, SH, MH, Sekretaris Ir. Nenden Tresnanursari, M.Si, Wakil Sekretaris Aprilianti, SH, MH, serta anggota Dra. Dani Mulyawati, Edy Hamim, SE, dan Hi. A. Syukri Baihaki, SH, MH.

    Pendanaan aksi sosial ini berasal dari sumbangan para anggota paguyuban yang kini berprofesi beragam, mulai dari akademisi, dosen, pengusaha, notaris, pengacara, hingga dukungan dari anggota DPRD Lampung yang masih aktif.

    Sekretaris Paguyuban, Ir. Nenden Tresnanursari, M.Si, menambahkan bahwa bakti sosial bukan sekadar membagikan makanan, tetapi juga menjadi perekat silaturahmi antaranggota sekaligus pengabdian nyata kepada masyarakat.

    “Kami ingin terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan manfaat, meski sudah tidak lagi duduk di kursi legislatif,” ungkapnya.

    Ungkapan syukur pun datang dari para penerima manfaat. Yoko (40), seorang pengemudi ojek online, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut.

    “Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kegiatan ini meringankan beban kami dan sangat bermanfaat,” ucapnya sambil tersenyum gembira.

    Bakti sosial ini bukan yang pertama kali dilakukan. Paguyuban DPRD Lampung 1999–2024 telah menetapkan kegiatan berbagi sebagai agenda rutin, sebagai bukti bahwa semangat pengabdian tidak berhenti meski masa jabatan legislatif telah usai. (*)

  • Kepala Bappeda dan Kepala BKD Baru Dilantik, Pemprov Lampung Dorong Tingkatkan Pelayanan dan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

    Kepala Bappeda dan Kepala BKD Baru Dilantik, Pemprov Lampung Dorong Tingkatkan Pelayanan dan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik Anang Risgiyanto sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rendi Riswandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (18/9/2025).

    Pelantikan ini menjadi momentum bagi Gubernur Mirza untuk menekankan kembali orientasi birokrasi yang harus berfokus pada peningkatan pelayanan dan percepatan kesejahteraan masyarakat.

    Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/5117/VI.04/2025 dan dihadiri oleh para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

    Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengibaratkan Bappeda sebagai “otak” dan BKD sebagai “jantung” dari jalannya roda pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi kedua institusi ini menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang prima.

    “Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Perencanaan yang baik harus berbasis data, mengutamakan partisipasi masyarakat, serta mampu mengintegrasikan program strategis daerah dengan kebijakan nasional,” ujar Gubernur.

    Ia menegaskan bahwa pembangunan ke depan bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi harus menyentuh aspek fundamental seperti peningkatan kualitas manusia, pemerataan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. “Ujung dari semua perencanaan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Sementara itu, kepada Kepala BKD yang baru, Gubernur Mirza memberikan amanat untuk menata manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ia secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian.

    “Di era digital ini, BKD harus mempercepat transformasi dalam rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem penilaian kerja. Tujuannya adalah transparansi dan objektivitas, sehingga kita bisa menemukan talenta-talenta terbaik dari 17.000 ASN di Lampung untuk melayani masyarakat,” kata Rahmat Mirzani.

    Menurutnya, digitalisasi akan menutup celah subjektivitas dan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh ASN berprestasi untuk berkontribusi. Dengan birokrasi yang diisi oleh personil yang kompeten dan berintegritas, pemerintah akan lebih cepat tanggap dalam memberikan pelayanan.

    Gubernur juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, bukan sebuah hadiah yang harus dirayakan secara berlebihan. Ia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun sinergi, dan menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerjanya.

    “Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Kita harus bekerja keras, inovatif, dan yang terpenting adalah menjaga kebersamaan. Saya percaya, dengan itu semua, Lampung akan menjadi provinsi yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya. (Adpim)

  • Pemprov Dukung Penuh Lampung Jadi Tuan Rumah Touring Nomadic 2025, Diharapkan Dongkrak Pertumbuhan Pariwisata dan UMKM Lokal

    Pemprov Dukung Penuh Lampung Jadi Tuan Rumah Touring Nomadic 2025, Diharapkan Dongkrak Pertumbuhan Pariwisata dan UMKM Lokal

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendukung penuh Touring Nomadic 2025 yang Digelar Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Piabung untuk mendongkrak pertumbuhan pariwisata dan UMKM lokal.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Piabung Lampung Kolonel Mar Supriadi Tarigan bersama jajaran anggota dan perwakilan penyelenggara Nomadic, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (18/9/2025).

    Touring Nomadic sendiri akan berlangsung di Lampung pada 25–28 September 2025 mendatang.

    Acara ini direncanakan melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari touring dan kunjungan ke lokasi wisata, bakti sosial, pembagian makan siang gratis, aksi bersih-bersih laut, hingga kegiatan sosial yang menggandeng pelaku UMKM lokal.

    Gubernur Mirza menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan pariwisata Lampung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong berbagai event kreatif agar Lampung semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

    “Kita sedang gencar-gencarnya menghadirkan berbagai kegiatan di Lampung. Harapannya, nanti peserta ikut menceritakan tentang Lampung, mempromosikan keindahan alam dan budaya kita,” ujar Mirza.

    Ia menambahkan, Lampung saat ini tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kunjungan wisatawan tertinggi di luar Jawa-Bali. Namun, masih banyak destinasi, termasuk pulau-pulau indah yang belum terekspos secara maksimal. Oleh karena itu, Gubernur Mirza mengajak peserta dan komunitas yang terlibat untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.

    Menurutnya, mayoritas promosi wisata Lampung saat ini justru dilakukan oleh masyarakat. Dengan keterlibatan komunitas dan berbagai pihak, kegiatan Nomadic diharapkan tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga mendorong peningkatan kunjungan wisata serta memperkuat ekosistem pariwisata daerah. (Adpim)

  • Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria 2025, Dorong Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo untuk Hadirkan Pemerataan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

    Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria 2025, Dorong Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo untuk Hadirkan Pemerataan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

    BANDAR LAMPUNG, (CF) — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mendorong reforma agraria di Provinsi Lampung mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan menghadirkan pemerataan kepemilikan tanah, penyelesaian konflik agraria, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

    Dorongan Gubernur Mirza terhadap reforma agraria di Lampung tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2025 di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menjadikan reforma agraria sebagai program nyata yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil di sektor agraria.

    Sekdaprov Marindo juga menekankan bahwa reforma agraria bukan hanya agenda administratif, tetapi agenda strategis nasional.

    “Reforma agraria harus menjadi transformasi sosial yang benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya agraria lainnya,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, implementasi reforma agraria di Lampung harus mengintegrasikan pemulihan aset dengan pembukaan akses. Skema ini diyakini mampu memberi dampak berkelanjutan, mulai dari meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas kesempatan usaha, hingga memperkuat kelembagaan desa.

    Marindo juga mengingatkan bahwa tugas Gugus Tugas Reforma Agraria bukanlah pekerjaan ringan. Namun, melalui semangat gotong royong, sinergi lintas instansi, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai tantangan dapat diatasi.

    “Kita harus bekerja keras, cerdas, dan ikhlas serta mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar reforma agraria tidak hanya berhenti pada distribusi aset, tetapi benar-benar mendorong perubahan sosial yang berdampak luas,” ujarnya.

    Ia berharap rapat koordinasi ini dapat melahirkan rekomendasi yang strategis, solutif, dan aplikatif untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Lampung. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi betul-betul menjadi instrumen kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung. (Adpim)

  • Pemprov Lampung Dorong Reforma Agraria Jadi Pilar Ekonomi Berbasis Desa

    Pemprov Lampung Dorong Reforma Agraria Jadi Pilar Ekonomi Berbasis Desa

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Akhir, Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025, dengan tema “Reforma Agraria yang Berkelanjutan dan Berdampak melalui Sinergi Multistakeholder,” di Aula Kantor BPN Provinsi Lampung, Kamis (18/9/2025).

    Dalam sambutannya, Sekda Marindo Kurniawan membacakan pesan tertulis Gubernur Mirza yang menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Program ini dijalankan melalui penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, legalisasi aset, penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

    “Cita-cita besar reforma agraria tidak akan tercapai tanpa kerja nyata, komitmen kuat, dan kolaborasi lintas sektor. Skema ini harus dilaksanakan secara utuh, melalui integrasi pemberian aset dan pembukaan akses, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ucap Sekda.

    Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya sebatas dokumen atau data, tetapi harus menjadi transformasi sosial yang nyata. Pemprov Lampung berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat sinergi antara pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan desa.

    Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan capaian terbaru dalam pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ia menyebut tim GTRA berhasil mengidentifikasi potensi objek reforma agraria seluas 1.207 hektare di Kabupaten Lampung Timur dengan subjek sebanyak 3.881 jiwa.

    “Data yang dihasilkan sangat lengkap, baik objek maupun subjeknya. Potensi ini akan segera ditindaklanjuti melalui penataan aset. Kami berharap hasil ini bisa mempercepat realisasi reforma agraria di daerah,” ujar Hasan.

    Hasan menjelaskan, lahan yang masuk dalam program di Lampung Timur berasal dari eks-penempatan kolonial Belanda yang kemudian berubah menjadi kawasan transmigrasi pada masa kemerdekaan. Status tanah tersebut dinilai clean and clear sehingga layak untuk ditindaklanjuti dalam program reforma agraria.

    Meski demikian, Hasan menekankan reforma agraria tidak boleh berhenti pada penerbitan sertifikat tanah. Pemerintah juga harus memastikan akses masyarakat terhadap permodalan, pendampingan usaha, dan sarana produksi agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan.

    “Profil usaha di lokasi tersebut masih sederhana. Karena itu, akses permodalan dan pendampingan sangat penting. Hal ini sejalan dengan tiga cita pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa,” tambahnya.

    Hasan juga mengapresiasi kerja tim GTRA provinsi maupun kabupaten/kota yang telah menunjukkan dedikasi tinggi meski menghadapi banyak hambatan. Ia menekankan pentingnya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa agar masyarakat tidak perlu bergantung pada lapangan pekerjaan di perkotaan.

    Dalam kesempatan itu, Sekda Marindo Kurniawan menyerahkan secara simbolis hasil kerja tim GTRA Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur untuk segera ditindaklanjuti. Proses selanjutnya akan ditentukan apakah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau redistribusi tanah.

    Selain fokus di Lampung Timur, tim GTRA Provinsi Lampung juga terus memantau dan membantu penyelesaian konflik agraria di daerah lain, termasuk kasus di Lampung Tengah yang sedang diinisiasi tim GTRA kabupaten.

    “Sinergi ini penting agar penyelesaian konflik bisa lebih terarah. Kami di GTRA provinsi siap mendukung dan berdiskusi dengan kabupaten/kota untuk mencari solusi terbaik,” kata Hasan.

    Rapat koordinasi ini dihadiri pejabat dari Kementerian ATR/BPN, pemerintah kabupaten/kota, serta perwakilan masyarakat. Forum diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria secara inklusif dan berkelanjutan.

    Dengan adanya identifikasi lahan seluas 1.207 hektare di Lampung Timur, pemerintah optimistis program reforma agraria mampu memperkuat kepastian hukum atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan visi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam mendorong pembangunan desa berbasis ekonomi kerakyatan.

    Melalui Program ini, reforma agraria diharapkan tidak hanya menghadirkan keadilan dalam penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga Lampung, yang pada akhirnya, keberhasilan ini akan memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).