Citra Faktual

Kategori: Bandar Lampung

  • Pemprov Lampung dan Kementerian PPPA Tandatangani Komitmen Bersama Perkuat Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

    Pemprov Lampung dan Kementerian PPPA Tandatangani Komitmen Bersama Perkuat Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian PPPA, Pemerintah Provinsi Lampung, dan 15 kepala daerah se-Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Sabtu (27/09/2025).

    Acara ini membuktikan komitmen kuat Pemprov Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.

    Kesepakatan ini menandai langkah strategis Lampung dalam menempatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai arus utama kebijakan daerah, sekaligus memperkuat perlindungan anak secara berkelanjutan.

    Dalam sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan rasa bangga bahwa Lampung dapat menjadi fasilitator dalam membangun sejarah penting dengan penandatanganan komitmen bersama tersebut.

    Menurutnya, kehadiran Menteri PPPA di Lampung merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.

    “Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PPPA. Salah satu fokus utama adalah pengarusutamaan gender dan penyusunan anggaran responsif gender. Kami berharap langkah ini dapat membawa Lampung kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya, yang bagi kami bukan sekadar simbol prestasi tetapi motivasi untuk terus berinovasi,” ujar Wagub.

    Wagub Jihan juga menegaskan komitmen Lampung dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila). Ia menyebut, Lampung telah meraih penghargaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024, berkat kerja keras Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh elemen masyarakat.

    Selain itu, program Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) menjadi salah satu unggulan daerah yang berfokus pada pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemuda, dan lansia. Program ini juga mengintegrasikan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, revitalisasi posyandu, dan pembukaan lapangan kerja.

    Namun, Wagub Jihan mengakui tantangan besar masih dihadapi, terutama pada isu kekerasan perempuan dan anak. Data Simfoni PPA menunjukkan pada 2020 tercatat 485 korban kekerasan, naik menjadi 877 pada 2024, dan hingga Agustus 2025 sudah terdapat 519 korban, mayoritas perempuan dan anak. Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual dan KDRT, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan kasus tertinggi.

    “Karena itu, kami bertekad memperkuat peran UPTD PPA, PATBM, Puspaga, Forum Puspa, serta layanan rujukan terpadu agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang cepat, tepat, dan berkeadilan. Kami juga mengoptimalkan aplikasi Lampung Ini sebagai pusat pelaporan masyarakat, yang kami integrasikan dengan sistem Kementerian PPPA,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa pembangunan perempuan dan anak harus menjadi prioritas karena perempuan mengisi hampir separuh populasi penduduk dan anak mencapai sepertiga jumlah penduduk Indonesia.

    “Banyak masalah dapat diselesaikan lebih baik jika perempuan berpartisipasi. Demikian juga dengan anak, mereka harus tumbuh, berkembang, dan terlindungi agar menjadi SDM handal untuk pembangunan Indonesia,” kata Menteri Arifah.

    Menteri menuturkan, setelah dilantik Presiden, ia mendapat arahan agar tidak membuat program baru melainkan melanjutkan program baik yang telah diinisiasi. Salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), pengembangan dari program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

    “Ruang Bersama Indonesia ini bertujuan mewujudkan desa ideal: tidak ada stunting, tidak ada ibu dan anak yang anemia, semua anak bersekolah, dan ibu-ibu berdaya. Konsepnya adalah kolaborasi lintas sektor, ibarat lidi-lidi yang diikat bersama untuk menyapu masalah secara kolektif,” ujarnya.

    Selain RBI, Menteri juga menekankan dua agenda besar lainnya, yaitu perluasan layanan SAPA 129 ke tingkat kabupaten/kota, serta pengendalian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Data Simfoni PPA mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki korban terbanyak, baik anak (140 korban) maupun perempuan (69 korban). Kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran masih mendominasi, dengan rumah tangga sebagai lokasi tertinggi. Hingga 26 September 2025, tercatat 586 kasus kekerasan, di mana 504 kasus (86%) menimpa perempuan dan 420 kasus (72%) menimpa anak.

    Menteri juga menyoroti tingginya angka perkawinan anak, meskipun di Lampung trennya sudah menurun menjadi 4,87% pada 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional 5,90%. Namun ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk terus menekan angka perkawinan anak hingga level terendah.

    Dalam kesempatan ini, Menteri PPPA juga mengapresiasi Lampung atas capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya tahun 2023 dan predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) tahun 2025. Dari 15 kabupaten/kota, delapan di antaranya meraih predikat Nindya, dua Madya, dan lima Pratama.

    Selain itu, Lampung juga menerima DAK Non Fisik PPA 2025 bersama 14 kabupaten/kota lainnya, yang diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah.

    Baik Pemprov Lampung maupun Kementerian PPPA menegaskan bahwa capaian pembangunan perempuan dan anak tidak bisa dicapai tanpa sinergi dan kolaborasi.

    “Seluruh kepala daerah di Lampung berkomitmen mendukung program-program Kementerian PPPA secara konsisten, berkelanjutan, dan berintegrasi,” tegas Wagub Jihan.

    Menteri PPPA pun menambahkan, “Setiap program yang kita jalankan bukan hanya untuk meraih penghargaan, tetapi untuk memastikan setiap perempuan dan anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk maju, khususnya di Provinsi Lampung.”

    Dengan momentum komitmen bersama yang ditandai penandatanganan oleh seluruh kepala daerah se-Lampung, diharapkan pembangunan di Provinsi Lampung semakin inklusif, responsif gender, ramah anak, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Adpim)

  • Gubernur Lampung Buka Seminar Nasional Lembaga Penerbitan Mahasiswa Republican 2025

    Gubernur Lampung Buka Seminar Nasional Lembaga Penerbitan Mahasiswa Republican 2025

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung, diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, secara resmi membuka Seminar Nasional Lembaga Penerbitan Mahasiswa Republican 2025.

    Acara yang mengusung tema “Kebebasan Berpendapat di Tahun 2025: Neo Orba Gaya Baru, Gen Z Anti Bungkam” ini berlangsung di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Sabtu (27/9/25).

    Seminar ini menjadi ajang bertukar pikiran dan ruang intelektual yang meneguhkan peran strategis mahasiswa sebagai pilar penopang demokrasi.

    Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, menyatakan bahwa tema seminar kali ini menyajikan sebuah refleksi kritis yang patut direnungkan bersama.

    “Di satu sisi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media, telah menjadi norma. Namun, di sisi lain, kita harus tetap bijak dan bertanggung jawab dalam menyikapinya,” ujar Gubernur.

    Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif dan upaya para mahasiswa yang konsisten membuka ruang dialog akademis yang konstruktif seperti ini.

    Sementara itu, Nydia Ariella Atalie, Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Republican, menegaskan bahwa seminar “Gen Z Anti Bungkam” ini mengangkat isu-isu aktual masyarakat mengenai ruang kebebasan berpendapat di ranah masyarakat sipil.

    “Kami berharap seminar ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga menjadi pengingat kolektif akan pentingnya menjaga hak kebebasan berpendapat dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Nydia.

    “Harapannya, momentum ini dapat menjadi awal bagi kita semua untuk tidak hanya bersuara, tetapi juga bergerak dan berdampak,” pungkasnya.

  • Sekdaprov Lampung Tutup Smanda Olympic In Wonderland 2025

    Sekdaprov Lampung Tutup Smanda Olympic In Wonderland 2025

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi menutup gelaran Smanda Olympic In Wonderland 2025, di Gedung Serba Guna SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Sabtu (27/9/2025).

    Gubernur Lampung dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, menyebutkan bahwa Smanda Olympic tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga menjadi ruang bagi pelajar untuk mengekspresikan kreativitas, sportivitas, serta mempererat rasa persaudaraan.

    “Saya melihat bagaimana kegiatan ini menjadi ruang ekspresi yang positif. Anak-anak muda Lampung berani menunjukkan bakat, kemampuan, dan kerja sama tim, baik dalam bidang akademik, olahraga, seni, maupun kegiatan lain yang membangun karakter,” ujar Gubernur.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini memberikan bekal berharga bagi generasi muda. Melalui pertandingan, peserta belajar arti kerja keras dan ketangguhan. Dari kompetisi, mereka memahami makna kejujuran dan sportivitas. Sementara lewat kebersamaan, para pelajar menyadari bahwa prestasi akan lebih bermakna jika diraih dengan semangat persaudaraan.

    Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Smanda Olympic disebut sebagai contoh nyata kegiatan yang tidak hanya mengasah bakat, tetapi juga membangun karakter pelajar.

    “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, guru, siswa, serta pihak-pihak yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini,” ungkapnya.

    Gubernur juga berpesan agar pengalaman dari Smanda Olympic In Wonderland 2025 tidak berhenti pada acara ini semata, melainkan menjadi motivasi untuk terus berkembang.

    “Ingatlah, prestasi akademik memang penting, tetapi membangun sikap jujur, disiplin, dan pantang menyerah adalah modal utama untuk meraih masa depan yang gemilang,” pesan Gubernur.

    Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Sevensari, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Smanda Olympic 2025.

    “Ini merupakan ajang berproses, ajang berorganisasi. Berlomba meraih juara bukanlah tujuan utama, melainkan kesempatan untuk belajar bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan semua pihak,” ujarnya.

    Smanda Olympic In Wonderland 2025 berlangsung sejak 21–26 September 2025 dengan menghadirkan sembilan cabang perlombaan dan diikuti lebih dari 1.000 peserta. Cabang yang dipertandingkan meliputi debat (13 tim), vlog pariwisata Lampung (4 tim), baseball (3 tim), basket (28 tim), futsal (64 tim), solo song (50 peserta), modern dance (17 tim), band (9 tim), dan e-sport Mobile Legends (42 tim).

    Sebagai penutup, kegiatan ini menghadirkan penampilan drama kolosal berjudul “Keratuan Pantai Batu Mighau”, sebuah kisah yang diangkat dari legenda Lampung asal Pugung, Kabupaten Pesisir Barat.

  • Hadiri Reuni Akbar IKA FH Unila 2025, Hj. Nurhasanah Bangga dan Terharu

    Hadiri Reuni Akbar IKA FH Unila 2025, Hj. Nurhasanah Bangga dan Terharu

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Suasana kebersamaan dan nostalgia begitu terasa pada Reuni Akbar Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung (IKA FH Unila) 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Sabtu (27/9/2025).

    Acara yang dihadiri ratusan alumni lintas angkatan ini berlangsung penuh keakraban. Salah satu tokoh penting yang turut hadir adalah Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., alumni FH Unila angkatan 1989 yang kini menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (Pengda TP) Sriwijaya Lampung sekaligus mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung.

    Kehadiran Hj. Nurhasanah mendapat sambutan hangat dari para alumni. Ia dikenal sebagai sosok perempuan tangguh dan inspiratif yang selama ini banyak berkiprah di dunia politik maupun organisasi kemasyarakatan di Lampung.

    Hj. Nurhasanah menyampaikan rasa bangga dan harunya bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar FH Unila.

    “Reuni ini bukan sekadar temu kangen, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan kontribusi alumni untuk kemajuan almamater maupun daerah,” ujarnya.

    Dalam rangkaian acara, para alumni disuguhi pembukaan resmi yang diawali menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars IKA FH Unila, serta doa bersama. Selanjutnya, acara diisi dengan laporan panitia, sambutan Ketua Umum IKA FH Unila, sambutan Dekan FH Unila, hingga sambutan Rektor Unila selaku Dewan Pengawas.

    Tak hanya itu, momen sesi foto bersama, lomba antar angkatan, hingga pembagian doorprize menambah semarak reuni yang telah lama dinanti ini. Acara ditutup dengan ramah tamah, makan bersama, serta hiburan musik yang mempererat silaturahmi antar alumni.

    Diketahui, bahwa FH Unila tidak hanya melahirkan para akademisi, namun juga tokoh masyarakat, pemimpin daerah, serta pejuang di berbagai bidang yang terus mengharumkan nama Lampung di kancah nasional. (*)

  • Pemprov Lampung–Kejati Perkuat Sinergi Kawal Program Pertanian dan Infrastruktur

    Pemprov Lampung–Kejati Perkuat Sinergi Kawal Program Pertanian dan Infrastruktur

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memperkuat sinergi dalam mengawal program strategis di bidang pertanian dan infrastruktur.

    Langkah ini ditandai dengan pendampingan pengamanan Kejati terhadap program pangan daerah (padi dan jagung) serta proyek strategis bidang infrastruktur jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2025.

    Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

    Gubernur Lampung, Mirza mengapresiasi peran Kejati Lampung melalui program ASTA KARYA Petani Mitra Adhyaksa. Menurutnya, program ini memberi perlindungan menyeluruh bagi petani, mulai dari pengawasan pupuk subsidi, penanganan masalah tanah, pengamanan penyerapan gabah, hingga perlindungan dari jeratan rentenir.

    “Satgas Percepatan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung dengan Unit Reaksi Cepat Jaga Pangan hari ini resmi kita bentuk. Satgas ini menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan petani dari hulu hingga hilir,” ujar Mirza.

    Dia menegaskan, Satgas dan unit cepat tanggap tersebut harus benar-benar hadir di lapangan untuk menjaga harga tetap wajar sekaligus memastikan kerja keras petani berbuah kesejahteraan.

    Gubernur Mirza menekankan pentingnya menjaga harga komoditas agar petani tidak dirugikan. Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dengan tiga komoditas utama yaitu singkong, padi, dan jagung yang melibatkan lebih dari satu juta keluarga.

    “Naik-turunnya harga tiga komoditas ini sangat menentukan tingkat kemakmuran masyarakat. Dulu, saat harga tidak dijaga dan hanya diserahkan ke mekanisme pasar, petani kita hanya berpendapatan Rp1,5–2 juta per bulan. Sekarang, setelah harga gabah dan jagung ditetapkan pemerintah, pendapatan petani bisa naik dua kali lipat,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan soal persoalan anjloknya harga singkong, yang membuat ribuan petani mengalami penurunan drastis pendapatan. Karena itu, pemerintah daerah bersama Kejati dituntut hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. “Kehadiran negara dan aparat hukum membuat petani merasa dijaga. Ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat,” kata Mirza.

    Selain itu, Pemprov menargetkan pengalihan lahan seluas 50.000 hektare untuk pengembangan jagung dan padi gogo. Menurut Mirza, langkah ini strategis karena jagung merupakan komoditas penting dalam mendukung ketersediaan protein murah bagi masyarakat serta menjadi bahan baku utama industri peternakan.

    Selain sektor pangan, Gubernur menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu agenda utama pembangunan kedepan. Kondisi jalan provinsi saat ini baru 78 persen dalam kategori mantap, sementara jalan kabupaten dan desa bahkan masih di bawah 50 persen dan 30 persen.

    “Kalau kita membiarkan kualitas jalan buruk, maka pembangunan akan tertinggal jauh. Prinsip saya, jalan yang dibangun harus berkualitas dan bisa bertahan minimal 15 tahun. Jalan bagus ini untuk rakyat, karena hasil panen petani bergantung pada akses jalan,” ujar Gubernur Mirza.

    Ia menambahkan, pengawalan Kejati terhadap proyek infrastruktur sangat penting agar pembangunan tidak asal-asalan, transparan, dan sesuai harapan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan proyek infrastruktur tidak hanya dibangun, tetapi juga berfungsi baik, tidak cepat rusak, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

    Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyebut pembentukan Satgas Pangan merupakan wujud nyata keterlibatan Kejaksaan dalam pembangunan daerah.

    “Satgas ini melibatkan jajaran kejaksaan di bidang intelijen. Kehadiran kami bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan solutif untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan di Lampung,” ujar Danang.

    Ia menambahkan, sinergi dengan Pemprov Lampung juga mencakup pendampingan terhadap proyek strategis infrastruktur. “Dengan pendampingan ini, pemerintah daerah dapat memperoleh pemasukan sesuai target, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

    Pemprov Lampung menilai kolaborasi dengan Kejati menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Pemerintah ingin memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pangan dan infrastruktur.

    Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan SK Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian (padi dan jagung) sebagai program strategis daerah, serta SK Gubernur Lampung tentang proyek strategis bidang infrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung tahun 2025.

    Pemprov Lampung juga menandatangani Berita Acara Serah Terima hibah lahan di Kota Baru seluas 17 hektar untuk Kejati Lampung.

    Acara tersebut turut dirangkaikan dengan peluncuran Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (Adpim)

  • Apel Siaga Hari Statistik Nasional 2025, Data dan Statistik Jadi Fondasi untuk Merancang Pembangunan Daerah yang Terarah, Adil dan Berkelanjutan

    Apel Siaga Hari Statistik Nasional 2025, Data dan Statistik Jadi Fondasi untuk Merancang Pembangunan Daerah yang Terarah, Adil dan Berkelanjutan

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen untuk menjadikan data dan statistik sebagai fondasi utama dalam merancang pembangunan daerah yang terarah, adil dan berkelanjutan.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembina Apel Siaga Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 dengan tema “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju”, di Lapangan KORPRI, Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

    Wagub Jihan berpendapat tema yang diusung menjadi pengingat bahwa data bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi bahan bakar utama dalam pengambilan keputusan dan ia mengibaratkan statistik sebagai kompas bagi sebuah kapal.

    “Tanpa kompas, kapal pembangunan kita bisa kehilangan arah,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Wagub Jihan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sedang menapaki jalan panjang menuju Indonesia Emas 2045, dengan visi menjadi negara yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan dimana untuk mencapai visi tersebut, ada dua transformasi besar yang harus dijalankan, yakni transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

    Ia menekankan transformasi ekonomi diarahkan untuk membangun struktur ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, dan digital-friendly, namun tetap menguatkan sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan energi terbarukan.

    Sementara itu, transformasi sosial menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan masyarakat, serta penegakan prinsip keadilan dan inklusivitas.

    “Kedua transformasi besar ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Wagub Jihan mencontohkan bagaimana data berperan dalam mendukung berbagai program pemerintah.

    Ia mencontohkan dalam penanggulangan kemiskinan, data membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

    Lebih lanjut, di Provinsi Lampung data juga menjadi penentu arah pembangunan daerah dimana Lampung memiliki berbagai sektor unggulan yang berkontribusi pada perekonomian nasional, mulai dari kopi yang sudah mendunia, ubi kayu dan jagung sebagai penopang pangan nasional, hingga pariwisata yang terus bertumbuh.

    Dengan dukungan data yang kuat, Pemprov dapat mempercepat langkah pengembangan sektor unggulan sekaligus memperkuat daya saing daerah di pasar global.

    Wagub Jihan juga menekankan bahwa statistik bukan hanya milik Badan Pusat Statistik (BPS) atau pemerintah, tetapi milik semua pihak yakni dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat juga merupakan penyedia sekaligus pengguna data.

    “Tanggung jawab menghadirkan statistik yang berkualitas adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

    Wagub Jihan menegaskan bahwa momentum HSN 2025 ini juga menjadi ajang penting untuk menyongsong Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi dunia usaha dan perekonomian nasional, termasuk Lampung dan hasilnya akan menjadi dasar bagi penguatan daya saing usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Ia mengajak semua pihak untuk mendukung penuh sensus tersebut dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi di lapangan.

    “Data yang kita berikan hari ini akan menentukan kebijakan yang kita rasakan esok hari,” ujarnya.

    Selain itu, Wagub Jihan juga menegaskan bahwa pembangunan Lampung ke depan tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

    Lebih dari itu, Lampung harus memanfaatkan kekuatan sumber daya data untuk merancang program pembangunan yang lebih presisi.

    Dengan data yang baik, menurutnya, pemerintah bisa merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, mengembangkan komoditas unggulan hingga menembus pasar global, serta membangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.

    Menutup sambutannya, Wagub Jihan mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan data.

    Kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, menurutnya sangat penting untuk memastikan data tidak hanya terkumpul, tetapi juga diolah dan dimanfaatkan demi kemajuan bersama.

    “Dengan kolaborasi, kita tidak hanya memiliki data yang akurat, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk membawa Lampung semakin maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, diberikan juga penghargaan kepada OPD dilingkungan Pemprov Lampung, yakni kategori Sinergi Strategis Penguatan Statistik yang diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

    Selanjutnya, kategori Kolaborasi Data Statistik yang diraih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan kategori Pemanfaatan Statistik untuk Perencanaan Pembangunan yang diraih oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi. (Adpim)

  • Pemprov Lampung Lantik 4 Pejabat Baru untuk Perkuat Birokrasi

    Pemprov Lampung Lantik 4 Pejabat Baru untuk Perkuat Birokrasi

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Wakil Gubernur LampungJihan Nurlela, melantik 4 pejabat pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (25/9/2025).

    Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/5323/VI.04/2025 tanggal 24 September 2025 dan Nomor 800.1.3.3/5225/VI.04/2025 tanggal 19 September 2025.

    Adapun pejabat yang dilantik yaitu:

    1. Frans Oktarian sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Data, Infrastruktur, dan Jaringan UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan BPKAD Provinsi Lampung.

    2. Ari Ben Lahan sebagai Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

    3. Muhammad Aziz Shosan sebagai Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

    4. Yetri Darnas sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya pada UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

    Wagub Jihan menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pejabat yang baru dilantik mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggung jawab yang diemban.

    Pelantikan ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian target pembangunan di Provinsi Lampung dalam mewujudkan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. (Adpim)

  • Touring Nomadic 2025 Resmi Dilepas, Angkat Potensi Pariwisata dan UMKM Lampung

    Touring Nomadic 2025 Resmi Dilepas, Angkat Potensi Pariwisata dan UMKM Lampung

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melepas peserta Touring Nomadic 2025 yang dilaksanakan dalam acara Ramah Tamah Event Nomadic 4×4 Adventure Awaits, di Ruang Abung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/9/2025).

    Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung atas penyelenggaraan Touring Nomadic 2025. Kegiatan ini juga menjadi bagian dalam upaya mendorong pariwisata dan UMKM Lokal.

    Wagub Jihan menyambut baik event yang berlangsung mulai tanggal 25 sampai 28 September 2025 tersebut. Menurutnya, touring yang diikuti peserta lintas komunitas ini tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi, tetapi juga sarana memperkenalkan pariwisata Lampung serta memberdayakan UMKM lokal.

    “Lampung insya Allah akan jadi paket lengkap bagi para peserta touring. Dari pesisir pantai, hingga jalur menantang khas adventure 4×4 bisa dinikmati di sini,” ujar Wagub Jihan.

    Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan infrastruktur, sembari tetap menjaga jalur yang menantang sebagai daya tarik tersendiri bagi komunitas 4×4.

    “Kalau 4×4 ini yang dicari, bukan jalan yang bagus kok. Jadi kami bersyukur masih ada jalur yang bisa bikin senang teman-teman adventure. Tapi untuk jalan provinsi insya Allah kami segera bangun dan tuntaskan di masa periode ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, Wagub Jihan juga mengapresiasi kegiatan sosial yang menjadi bagian dari touring ini.

    “Saya apresiasi setinggi-tingginya. Perjalanan ini bukan sekadar menuangkan hobi, tetapi juga memberi kebermanfaatan untuk sesama. Semoga ini menebar inspirasi bagi klub-klub lain, bahwa dari sebuah hobi kita bisa memberi dampak positif,” ujarnya.

    Ia berharap, peserta touring juga ikut menyebarkan cerita baik tentang Lampung.

    “Harapan saya, petualangan kali ini tidak hanya meninggalkan jejak ban di jalur offroad, tapi juga jejak cerita yang bisa dibagikan kepada komunitas di luar sana. Bahwa Lampung bukan hanya indah, tapi juga layak menjadi destinasi 4×4 adventure kelas atas di Indonesia,” ucapnya.

    Menutup sambutannya, Wagub Jihan berpesan agar para peserta mengutamakan keselamatan serta meninggalkan kesan baik di daerah yang dikunjungi.

    “Selamat menikmati rute, tetap jaga kekompakan, dan utamakan keselamatan,” pesannya.

    Sementara itu, Ketua Nomadic Adi Santoso mengatakan bahwa penggunaan istilah lokal dalam setiap penyelenggaraan touring menjadi ciri khas. Kali ini, tema Lapah Jejama yang berarti “jalan bersama-sama” dipilih untuk merepresentasikan semangat kebersamaan peserta.

    “Ada 70 kendaraan dari berbagai klub IOF DKI Jakarta yang ikut dalam touring ini. Selain menyalurkan hobi, kami ingin kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Acara ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari touring dan kunjungan ke lokasi wisata, bakti sosial, pembagian makan siang gratis, aksi bersih-bersih pantai, hingga kegiatan sosial yang menggandeng pelaku UMKM lokal. (Adpim)

  • Pemprov Lampung Salurkan Santunan Kematian untuk Keluarga Korban Bencana

    Pemprov Lampung Salurkan Santunan Kematian untuk Keluarga Korban Bencana

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan dana santunan kematian kepada keluarga korban bencana di Jalan AMD Tumenggung, Gang turunan RT 04 LK 2 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Rabu (24/09/2025).

    Penyerahan dilakukan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi.

    Dalam penyerahan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan bahwa santunan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

    “Bantuan ini adalah tanda perhatian kami dari Pemerintah Provinsi, bela sungkawa kami. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan dan dapat memberikan keberkahan. Musibah ini adalah takdir Allah, semoga bisa meningkatkan keimanan kita semua,” ucapnya.

    Santunan tersebut disambut haru oleh salah satu keluarga almarhum Risky Kurniawan, Haryati, Ia menyampaikan ucapan terimakasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat.

    “Terima kasih banyak kepada Pemerintah Provinsi Lampung, terutama Bapak Gubernur Lampung, atas kepeduliannya melalui pemberian santunan ini,” ucapnya.

    Selain menyerahkan santunan, Ketua TP. PKK juga melakukan kunjungan ke Rumah Singgah Provinsi Lampung dan Rumah Perlindungan Trauma Center, yang berlokasi di lingkungan UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Radin Intan yang berada di Jalan Panglima Polim, Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat.

    Kehadiran Ketua TP. PKK Provinsi Lampung di PSBR Radin Intan disambut hangat oleh para remaja binaan. Ia berpesan agar mereka tetap bersemangat menjalani pembinaan demi masa depan yang lebih baik.

    Dalam kesempatan itu, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, juga menyerahkan bantuan pendampingan berobat pasien dan berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga pasien dalam proses pengobatan.

    “Dengan adanya fasilitas rumah singgah ini, diharapkan dapat meringankan pasien dari luar kota yang sedang berobat jalan di Bandar Lampung, sekaligus membantu keluarga yang menunggu di rumah sakit,” harapnya.

    Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan perhatian, dan membantu meringankan beban warga yang sedang mengalami musibah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

  • Pengurus HIPMI Syariah Lampung Dilantik, Siap Dorong Ekonomi Syariah dan Wisata Halal

    Pengurus HIPMI Syariah Lampung Dilantik, Siap Dorong Ekonomi Syariah dan Wisata Halal

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Babak baru dalam penguatan ekonomi syariah di Provinsi Lampung resmi dimulai. Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung melantik Badan Otonom (Banom) HIPMI Syariah Lampung pada Selasa malam, 23 September 2025, di Hotel Emersia Bandar Lampung.

    Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIV dan Pendidikan serta Latihan Daerah (Diklatda).

    Ketua Umum HIPMI Syariah Lampung, H. Ahmad Muqis, menegaskan bahwa kehadiran HIPMI Syariah di Bumi Ruwa Jurai diharapkan menjadi motor penggerak tumbuhnya ekosistem bisnis syariah, sekaligus mendorong potensi wisata halal.

    “Hadirnya HIPMI Syariah Lampung ini akan memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Kami percaya, bisnis syariah bukan sekadar tentang keuntungan, melainkan juga keberlanjutan, keberkahan, dan kebermanfaatan bagi umat serta masyarakat Lampung,” ujarnya.

    Muqis juga menekankan, HIPMI Syariah tidak hanya hadir sebagai wadah bagi pengusaha muda, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi untuk melahirkan generasi pengusaha yang berintegritas, tangguh, serta berdaya saing global.

    “Kami berkomitmen untuk melahirkan ribuan pengusaha muda syariah yang inovatif, kreatif, dan siap membangun ekosistem bisnis halal yang sehat, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

    Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah masih terbatas pada sektor perbankan. Padahal, ekonomi syariah mencakup berbagai bidang mulai dari produksi, UMKM, pariwisata, hingga industri kreatif.

    “Tugas kami adalah memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Bahwa ekonomi syariah dapat hadir di berbagai lini kehidupan dan mampu menjadi solusi pembangunan ekonomi yang berkeadilan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Umum HIPMI Syariah Pusat, TB Iman Taufik, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya HIPMI Syariah Lampung. Ia menilai Banom ini memiliki peran strategis dalam memperluas gerakan ekonomi syariah di tingkat daerah.

    “Jalankan amanah ini dengan maksimal. HIPMI Syariah adalah gerakan yang mudah diterima karena banyak peminatnya. Perbanyak kegiatan, perkuat laporan ke pusat, dan tetap solid. Masyarakat mencintai HIPMI Syariah karena membawa nilai kebaikan, terutama dalam aspek agama,” pesannya.

    Adapun jajaran pengurus HIPMI Syariah Lampung periode 2025–2028 yang resmi dilantik yakni:

    Ketua: H. Ahmad Muqis

    Sekretaris: Febrian Maulana Putra, S.Akun., M.E., CPSMM

    Bendahara: Nikki Saputra

    Ketua Bidang:

    1. Koordinasi Internal Organisasi: Jamaluddin

    2. Literasi & Edukasi: Maulana Yusuf, BA., MA.

    3. Keuangan: Radep Riyantoro, S.H.

    4. UMKM & Bisnis: Wahyu Bima Saputra, S.E.

    5. Industri Kreatif & Pariwisata: Rizky Wahyudi, S.Kom.

    6. Sosial & Keumatan: Naili Adilah Hamhij, M.Pd.

    7. Olahraga Sunnah: Akbar Sigartama Indra Putra, S.H.

    8. Sinergi Komunitas & Hubungan Antar Lembaga: Ahmad Musthafa Azhom, S.H., M.H.

    9. Advokasi & Hukum: Achmad Indra Kurniawan, S.H., M.H.

    10. Informasi Teknologi & Digitalisasi: Tiondon Mayzal, S.Akun., M.E.

    11. Pemberdayaan Perempuan: Vina Oktariana, S.Kom.

    Dengan resmi dilantiknya kepengurusan ini, HIPMI Syariah Lampung diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi berbasis syariah sekaligus menjadikan Lampung sebagai salah satu pusat pengembangan wisata halal di Indonesia. (*)