Citra Faktual

Kategori: Bandar Lampung

  • Pemprov Lampung Apresiasi Simulasi Pengadilan melalui National Moot Court Competition yang Digelar UKM Pusat Studi Bantuan Hukum Unila

    Pemprov Lampung Apresiasi Simulasi Pengadilan melalui National Moot Court Competition yang Digelar UKM Pusat Studi Bantuan Hukum Unila

    BANDAR LAMPUNG, (CF) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi diselenggarakannya simulasi hukum (Pangadilan) melalui kompetisi National Moot Court Competition (NMCC) dengan tema anti-human trafficking yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Unila

    Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat menerima Dekanat Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Selasa (30/9/2025).

    Kompetisi NMCC ini telah memasuki kali keempat ini bukan sekadar ajang perlombaan hukum, melainkan sarana mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktik peradilan semu sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan.

    Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan mengapresiasi kiprah Fakultas Hukum Unila beserta UKM PSBH. Ia berharap NMCC dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa, sekaligus menjadi contoh inspiratif bagi fakultas maupun universitas lain.

    “Pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung sejauh mana kita bisa berkolaborasi. Kami selalu berusaha hadir dalam berbagai bidang, dan Insyaallah siap mendukung kegiatan positif seperti ini,” ujar Wagub Jihan.

    Menurutnya, kegiatan mahasiswa yang mengangkat isu kemanusiaan sekaligus mempromosikan nilai-nilai budaya daerah akan menjadi jejaring yang bermanfaat di masa depan serta menjadi bekal berharga bagi mahasiswa saat memasuki dunia kerja.

    Melalui kolaborasi Pemprov Lampung dan civitas akademika, diharapkan lahir generasi muda hukum yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berkarakter, peduli sosial, dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah. (Adpim)

  • Ketua Perwosi Lampung Irene Fransisca Giri Lantik Pengurus Perwosi Lampung 2025–2029

    Ketua Perwosi Lampung Irene Fransisca Giri Lantik Pengurus Perwosi Lampung 2025–2029

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Provinsi Lampung Irene Fransisca Giri, melantik Ketua dan Pengurus Perwosi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Bakti 2025–2029 di Gedung Balai Keratun Lt. III, Kantor Gubernur, Selasa (30/9/2025). Pelantikan disaksikan Penasehat Perwosi Ibu Purnama Wulansari Mirza.

    Dari Pemprov Lampung hadir Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

    Pada kesempatan itu, Ketua Perwosi Provinsi Lampung Irene Fransisca Giri menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam menggerakkan kaum perempuan melalui olahraga.

    “Kami berharap pengurus Perwosi di kabupaten/kota mampu melaksanakan amanah ini dengan penuh integritas, bekerja sama dengan pemerintah daerah, KONI, dan organisasi olahraga lainnya. Perwosi hadir untuk menjaring bibit atlet wanita berbakat, sekaligus mendorong gaya hidup sehat di keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

    Irene juga menegaskan bahwa olahraga perempuan tidak hanya berfokus pada prestasi, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung program pemerintah, seperti peningkatan kualitas kesehatan keluarga, pencegahan stunting, hingga membangun generasi muda yang lebih kuat dan produktif.

    Rangkaian acara pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pengurus dari 15 kabupaten/kota, pemasangan pin secara simbolis, serta penyerahan bendera Perwosi dari Ketua Perwosi Provinsi Lampung kepada perwakilan pengurus. Acara ditutup dengan penampilan tim senam kreasi Perwosi Lampung yang akan mewakili provinsi dalam even tingkat nasional.

    Sementara itu, Wagub Jihan mengapresiasi terbentuknya kepengurusan Perwosi di kabupaten/kota. Ia menilai organisasi ini memiliki peran strategis untuk mendorong perempuan Lampung lebih aktif berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus berkontribusi dalam mencetak prestasi. Menurutnya, olahraga bukan hanya sebatas aktivitas fisik, tetapi juga sarana membangun energi positif, menyehatkan metabolisme tubuh, hingga meningkatkan hormon kebahagiaan.

    “Perwosi harus menjadi motor penggerak bagi perempuan Lampung untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga, termasuk cabang-cabang yang jarang diminati seperti baseball dan paddle. Kita ingin perempuan Lampung semakin berprestasi dan berdaya saing, bahkan di cabang olahraga yang dianggap maskulin sekalipun,” ujar Jihan.

    Wagub Jihan menegaskan, ada empat hal penting yang harus menjadi perhatian pengurus baru, yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai cabang olahraga di tingkat akar rumput, mengembangkan pembinaan atlet wanita, mengkampanyekan gaya hidup sehat di kalangan perempuan dan masyarakat luas, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas. Ia menambahkan, Pemprov Lampung siap memberikan dukungan penuh agar Perwosi dapat berkembang sebagai mitra strategis dalam pembangunan olahraga daerah. (Adpim)

  • Direksi Baru BUMD Wahana Raharja dan Lampung Jasa Utama Resmi Dikukuhkan

    Direksi Baru BUMD Wahana Raharja dan Lampung Jasa Utama Resmi Dikukuhkan

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, mengukuhkan direksi baru dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Lampung yakni PT. Wahana Raharja dan PT. Lampung Jasa Utama (LJU).

    Pengukuhan Direksi BUMD PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama tersebut, berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (30/9/2025).

    Adapun Direksi PT. Wahana Raharja untuk posisi Direktur Utama Asep Muzaki dan Direktur Operasional Yurita Sari. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 500/082/WR.UP/EXS/IX/2025.

    Kemudian untuk PT Lampung Jasa Utama untuk Direktur Utama Oktavianus Yulia dan Direktur Operasional adalah Amri Zamani. Pelantikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Lampung Jasa Utama Nomor 016/LUU-RUPSLB/BA/IX/2025.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada Saudara sekalian yang telah ditetapkan menjadi Pengurus BUMD Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing BUMD,” ujar Gubernur Mirza.

    Dalam arahannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dalam mendukung peran BUMD untuk lebih optimal, Gubernur Mirza mengajak sejumlah organisasi untuk berkolaborasi.

    “Maka saya minta bantuan organisasi seperti Hipmi, Apindo, dan Hippi untuk ikut mendukung dan berkolaborasi,” tegasnya.

    Ia menambahkan, sejumlah persoalan yang sempat membelit BUMD sebagian besar terkait masalah keuangan hingga berujung perkara hukum.

    Namun, saat ini permasalahan itu sudah terselesaikan. Karena itu, ia mengingatkan agar jajaran direksi baru tidak takut untuk berinovasi.

    “Semua masalah sudah clear. Jadi jangan takut untuk berinovasi. BUMD harus maju, harus berani mencari peluang, dan tentunya harus didukung penuh,” ujarnya.

    Lebih jauh, Ia menekankan bahwa BUMD harus mampu memperluas usaha agar kemandirian fiskal daerah tercapai. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa dikurangi.

    “BUMD harus banyak melakukan usaha-usaha produktif supaya kemandirian fiskal tercapai. Kalau PAD meningkat, kita tidak selalu bergantung dengan pusat,” ujarnya. (Adpim)

  • Gubernur Lampung Apresiasi Kejati Atas Penyelamatan Aset Daerah Senilai Rp1,57 Miliar

    Gubernur Lampung Apresiasi Kejati Atas Penyelamatan Aset Daerah Senilai Rp1,57 Miliar

    BANDAR LAMPUNG, (CF) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penyerahan Berita Acara Kesepakatan Bersama atas Tindakan Hukum Lain dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Lampung terkait pemulihan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda, Muara Piluk, dan Ketapang. Acara tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/9/2025).

    Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut penyelamatan aset daerah ini sebagai pencapaian besar. Ia menegaskan, langkah yang ditempuh melalui prinsip restorative justice oleh JPN Kejati Lampung berhasil mengembalikan aset senilai Rp1,57 miliar dan mendorong potensi pendapatan asli daerah (PAD) lebih dari Rp71 juta.

    “Bayangkan, angka ini modal untuk membangun jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih nyaman, atau layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Setiap rupiah yang terselamatkan berarti harapan baru bagi rakyat Lampung. Inilah bukti bahwa ketika hukum ditegakkan dengan hati dan integritas, hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Gubernur.

    Gubernur juga menyoroti pentingnya pengalihan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dari kabupaten ke provinsi sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, langkah itu bukan hanya soal administrasi, melainkan upaya memastikan pengelolaan pesisir lebih profesional, berdaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu, Gubernur menekankan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. ‘Kita ingin setiap rupiah yang masuk kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” ujarnya.

    Gubernur Mirza menilai keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejati Lampung. Menurutnya, kolaborasi itu telah menghasilkan penyelamatan aset, peningkatan PAD, dan tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat. “Kalau kita bisa menyelamatkan aset daerah, kita juga bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kita,” ucap Gubernur.

    Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Lampung kepada kejaksaan, khususnya kepada JPN yang berperan sebagai mediator dalam penyelamatan aset. Menurut Danang, keberhasilan ini tidak hanya mengamankan aset senilai Rp1,57 miliar, tetapi juga berkontribusi pada PAD Provinsi Lampung melalui retribusi jasa usaha sewa lahan dan bangunan di UPTD PPI Kalianda sebesar Rp392,9 juta untuk tahun 2023 hingga 2025.

    Danang menambahkan, Kejati Lampung juga membantu pemulihan keuangan daerah di sektor lain. Misalnya, mendampingi Badan Pendapatan Daerah Lampung dalam penagihan pajak kendaraan bermotor yang berhasil memulihkan Rp339 juta, serta membantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lampung memulihkan tunda bayar senilai Rp2,7 miliar.

    “Ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kami bertindak untuk dan atas nama negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021,” ujar Danang.

    Ia menjelaskan, tindakan hukum lain yang dilakukan JPN meliputi fasilitasi, mediasi, dan konsiliasi secara profesional dan gratis. “Tujuannya untuk menyelamatkan, memulihkan, dan melindungi kekayaan aset negara atau daerah,” ujarnya.

    Danang mengungkapkan, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Koperasi Perikanan Mina Dermaga, dan PT Pertamina Patra Niaga. “Kesepakatan ini bukan sekadar resolusi administratif tetapi pijakan penting mewujudkan tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    Ia berharap kesepakatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengamanan dan optimalisasi aset daerah sebagai modal pembangunan Lampung. “Pengelolaan aset yang tertib akan mencegah penyalahgunaan, memberi kepastian hukum, dan membuka ruang pemanfaatan produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Liza Derni, dalam laporannya mengatakan keberhasilan penyelamatan aset tidak lepas dari amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memindahkan urusan kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota ke provinsi.

    Menurut Liza, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan di Kalianda melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik. “UPTD ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan,” ucapnya.

    Namun, ia mengakui implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengamanan aset hasil pengalihan kewenangan. Dengan pendampingan hukum dari Kejati Lampung, persoalan aset berhasil diselesaikan sehingga dapat kembali dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan mendukung PAD.

    “Kami berharap pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 dapat berjalan lebih optimal di UPTD PPI Kalianda sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir semakin nyata,” ucap Liza.

    Gubernur Mirza menutup acara dengan pesan agar kerja sama antara Pemprov Lampung dan Kejati Lampung terus diperkuat. Ia menegaskan, Lampung harus menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang tegas, dan pembangunan yang berdaya saing.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara Kejati Lampung serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Lampung yang terlibat dan turut berjasa dalam pemulihan aset.

    Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelamatan aset daerah ini akan berdampak signifikan terhadap pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pelayanan publik di wilayah pesisir. Sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan diharapkan dapat terus memastikan setiap rupiah yang diselamatkan kembali kepada rakyat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

  • Pemprov Lampung Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Bencana Gempa Bumi di Pekon Sidodadi, Kabupaten Tanggamus

    Pemprov Lampung Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Bencana Gempa Bumi di Pekon Sidodadi, Kabupaten Tanggamus

    TANGGAMUS, (CF) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau lokasi terdampak bencana gempa bumi sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga di Pekon Sidodadi, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Senin (29/9/2025).

    Seperti diketahui, gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,5 mengguncang wilayah Tanggamus pada Jumat (26/9/2025) malam, sekitar pukul 21.55 WIB. Berdasarkan data Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, tercatat 15 rumah warga di tiga pekon mengalami kerusakan. Rinciannya, satu unit rusak berat, sembilan rusak sedang, dan lima rusak ringan.

    Tiga pekon yang terdampak adalah Sidodadi, Tugu Rejo, dan Karang Rejo. Meski beberapa rumah mengalami kerusakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan warga tidak perlu mengungsi.

    Dalam kunjungan itu, Wagub Jihan menyampaikan turut berduka dan prihatin atas musibah gempa yang terjadi. Ia juga memberikan semangat kepada warga terdampak agar tetap sabar dan ikhlas menghadapi musibah.

    “Saya turut prihatin atas musibah yang terjadi. Yang sabar dan ikhlas ya bapak ibu. InsyaAllah pemerintah akan hadir membantu,” ujar Wagub Jihan.

    Wagub Jihan menyerahkan sejumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung berupa Beras 30 sak (150 kg), Air Mineral 30 Dus, Mie Instan 5 Dus, minyak Goreng 24 Liter, Hygine Kit 14 Paket, Matras 15 Pcs, dan Selimut 15 Pcs.

    Kemudian, Kasur 20 lembar, Makanan Siap Saji 100 Paket, Selimut 15 Lembar, Tenda Gulung 20 Lembar, Makanan Anak 48 Paket, Family Kit 11 Paket, Kids Ware 12 Paket, Sandang Dewasa 11 stel, dan lauk pauk 220 paket.

    Dalam kesempatan itu, Casmini (53), warga Pekon Sidodadi yang rumahnya mengalami rusak berat, menyampaikan harapan agar bisa memperoleh bantuan rumah layak huni. Ia menceritakan bahwa suaminya telah meninggal setahun lalu, dan kini ia hanya tinggal bersama anaknya di tanah milik kakaknya.

    “Saya mohon bantuannya agar mendapatkan bantuan rumah layak huni. Saya hanya tinggal dengan anak, tidak ada rumah sendiri, jadi saya mohon bantuannya agar mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni,” ungkap Casmini.

    Darmo Sansuito (66), warga lainnya, juga mengeluhkan kondisi rumahnya yang sudah kurang layak dan berharap ada perhatian berupa bantuan perbaikan rumah dari pemerintah.

    Menanggapi aspirasi warga, Wagub Jihan menegaskan bahwa Pemprov Lampung terus berupaya memperjuangkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

    “Kami sedang berupaya menjemput bola ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan program dana siap pakai. Harapannya, ketika ada bencana, dana ini bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumah warga yang terdampak,” ucapnya.

    Jihan menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Lampung yang rawan gempa, banjir, dan longsor.

    “Daerah kita memang rawan bencana, karena itu Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program Desa Tanggap Bencana. Dengan program ini, masyarakat bisa lebih sigap ketika bencana datang. Kita memang tidak bisa memprediksi kapan bencana terjadi, tapi paling tidak kita bisa memitigasi dan tahu langkah yang harus dilakukan saat kondisi darurat,” jelasnya.

    Ia juga menambahkan bahwa hasil aspirasi warga dan masukan dari lapangan akan segera dikonsultasikan dengan Gubernur Lampung untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

    Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa berada di koordinat 5,47° Lintang Selatan dan 104,51° Bujur Timur, atau sekitar 19 kilometer barat laut Tanggamus, dengan kedalaman 5 kilometer. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

    Dengan adanya penyaluran bantuan serta penguatan program Desa Tanggap Bencana, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, baik dalam bentuk dukungan materil maupun moril. Pemprov berharap, bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban warga terdampak, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang. (Adpim)

  • Sekdaprov Lampung Fokuskan Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tiga Bulan Ke Depan

    Sekdaprov Lampung Fokuskan Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tiga Bulan Ke Depan

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Evaluasi Pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan.

    Rapat yang berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung pada Senin (29/9/25) ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada kinerja Samsat-samsat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

    Sekdaprov mengungkapkan, evaluasi diarahkan pada penguatan kinerja UPTD Samsat di seluruh daerah agar lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menggugah kesadaran wajib pajak.

    “Dalam tiga bulan terakhir ini, kita ingin UPTD fokus turun ke lapangan, menggugah wajib pajak, dan memastikan data yang ada dapat direalisasikan menjadi penerimaan daerah,” ujar Marindo.

    Ia menambahkan, strategi yang ditempuh antara lain melalui kolaborasi bersama bupati, walikota, serta aparatur pamong setempat, mulai dari camat hingga lurah. Sinergi ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi wajib pajak yang datanya sudah tersedia namun belum seluruhnya terealisasi dalam bentuk pembayaran pajak.

    “Data yang ada sekarang ini belum semuanya terrealisasi. Maka dengan bekerjasama dengan Bupati Walikota, dengan pamong setempat, camat, lurah, itu menggugah wajib pajak untuk bisa melakukan pembayaran pajak,” kata Sekdaprov,

    Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan juga secara tegas membantah beredarnya isu yang menyebutkan kendaraan yang tidak membayar pajak dilarang membeli BBM di SPBU.

    “Kita pastikan tidak pernah ada kebijakan, tidak boleh membeli bensin kalau tidak bayar pajak. Jadi itu berita yang sangat menyesatkan ya menurut saya. Itu berita tidak benar,” tegas Marindo dengan lugas.

    Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi dari Pemerintah Provinsi Lampung yang mengatur hal tersebut.

    “Tidak pernah ada statement kita dan Bapak Ibu semua mungkin bisa merasakan, hari ini tidak pernah ada kebijakan, kalau tidak boleh melakukan pelayanan pengisian BBM kalau tidak membayar pajak. Jadi tidak pernah ada kebijakan seperti itu di Provinsi Lampung,” pungkas Sekdaprov.

  • Peluncuran Buku dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung dan BPS Tegaskan Komitmen Menjadikan Data sebagai “Kompas Pembangunan”

    Peluncuran Buku dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung dan BPS Tegaskan Komitmen Menjadikan Data sebagai “Kompas Pembangunan”

    BANDARLAMPUNG, (CF) — Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan data sebagai “Kompas Pembangunan” yang menjadi pondasi dalam setiap kebijakan.

    Hal itu terungkap dalam Peluncuran Buku dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandarlampung, Senin (29/9/2025).

    Kegiatan ini dirangkai dengan Diskusi Publik dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2025.

    Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi inisiatif BPS meluncurkan tiga buku statistik yang dinilai bukan hanya menyajikan angka, melainkan juga narasi yang mampu menjembatani data dengan masyarakat luas.

    “Dengan data kita melangkah, wujudkan Lampung yang sejahtera dan maju. Data bukan hanya milik para ahli, tetapi milik semua orang,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov.

    Tiga buku yang diluncurkan masing-masing berjudul Cerita di Balik 12 Indikator Statistik, Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS, serta Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung. Buku-buku ini disusun untuk memperkuat literasi statistik, menjelaskan konstruksi indikator, hingga menghadirkan wajah kemiskinan secara lebih manusiawi.

    “Buku ini sangat relevan sebagai referensi kebijakan, khususnya dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambah Sekdaprov.

    Melalui SE2026 dan literasi statistik yang terus ditingkatkan, Lampung ditargetkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan menuju provinsi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

    Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan komitmen menghadirkan data yang akurat, mudah dipahami, dan berdampak nyata bagi pembangunan.

    Menurutnya, data merupakan “kompas pembangunan” yang hanya akan bermakna bila dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah, akademisi, swasta, hingga masyarakat.

    “Kami tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga cerita agar data benar-benar bisa dimaknai dan dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.

    Ahmadriswan mencontohkan, pengukuran tingkat kemiskinan tidak semata dilihat dari pembangunan infrastruktur, melainkan dari konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berbasis pada indikator yang diukur oleh BPS agar program lebih konvergen dan tepat sasaran. “Pemerintah daerah jangan hanya membangun yang terlihat, tapi juga yang diukur oleh BPS,” tegasnya.

    Untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi akan digelar pada April–Juni 2026. Sensus ini akan memotret pelaku usaha di luar sektor pertanian dan menjadi pondasi perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. “Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Karena itu, partisipasi semua pihak sangat menentukan kualitas data yang akan menjadi sejarah,” katanya.

    Sebagai tanda resmi dimulainya peluncuran buku dan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bersama Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution melakukan pemukulan gong.

    Acara juga disertai penyerahan simbolis tiga buku statistik dari Kepala BPS kepada Sekdaprov, yang menandai komitmen bersama antara Pemprov Lampung dan BPS dalam memperkuat literasi data di daerah.

    Pemerintah Provinsi Lampung berharap hadirnya literasi statistik yang lebih kuat akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, data tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar menjadi dasar perumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. (Adpim)

  • Apel Mingguan Pemprov Lampung: Penerapan Manajemen Talenta Ditekankan untuk Wujudkan ASN Profesional dan Berdaya Saing

    Apel Mingguan Pemprov Lampung: Penerapan Manajemen Talenta Ditekankan untuk Wujudkan ASN Profesional dan Berdaya Saing

    BANDAR LAMPUNG, (CF) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya penerapan manajemen talenta sebagai instrumen utama sistem merit untuk membangun birokrasi yang profesional, modern, dan berdaya saing tinggi.

    Pesan Gubernur Mirza ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Sulpakar dalam apel mingguan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Senin (29/9/2025).

    Dalam sambutan Gubernur Mirza, disebutkan bahwa manajemen talenta adalah bagian integral dari sistem merit, untuk memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan pengembangan karir yang transparan, adil, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja. Lampung sendiri ditetapkan sebagai salah satu pilot project penerapan manajemen talenta oleh BKN Regional V, menunjukkan kepercayaan pusat terhadap komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola kepegawaian.

    Upaya nyata yang dilakukan Pemprov Lampung antara lain integrasi aplikasi berTAPIS dengan SIMATA BKN, percepatan akreditasi UPTD Penilaian Kompetensi, hingga pelaksanaan pemetaan kompetensi ASN secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan database kompetensi ASN yang valid, akurat, serta dapat diandalkan dalam mendukung implementasi manajemen talenta yang akan berpengaruh terhadap pengembangan karir dan kompetensi ASN kedepan.

    “Saya mengajak seluruh ASN Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung penuh penerapan manajemen talenta ini, kita semua harus menyadari bahwa keberhasilan manajemen talenta memerlukan partisipasi aktif seluruh ASN,” ujar Sulpakar.

    Dengan penerapan manajemen talenta, ASN akan mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga birokrasi semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Menutup arahannya, Sulpakar menegaskan bahwa apel mingguan bukan sekadar rutinitas, melainkan forum strategis untuk membangun disiplin dan menyatukan langkah ASN. Ia mengingatkan agar seluruh peserta mengikuti apel dengan sungguh-sungguh, tidak hanya hadir untuk mengisi absen, tetapi benar-benar hadir secara aktif dan penuh tanggung jawab. (Adpim)

  • QRIS Tap Diluncurkan di Siger Run 2025, Wagub Jihan Ajak Masyarakat Melek Digital

    QRIS Tap Diluncurkan di Siger Run 2025, Wagub Jihan Ajak Masyarakat Melek Digital

    BANDAR LAMPUNG, (CF) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Bimo Epyanto, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy secara resmi melakukan kick off implementasi QRIS Tap pada kegiatan QRIS CBP Siger Run 2025, Minggu (28/09/2025) di Lampung City Mall, Bandar Lampung.

    QRIS CBP Siger Run 2025 merupakan puncak rangkaian SIGER Fest by Kantor Perwakilan BI Lampung yang telah berlangsung sejak 19 hingga 28 September 2025 dengan mengusung tema “Rupiah Berdaulat, Digitalisasi Merakyat”, kegiatan ini menghadirkan berbagai lomba, edukasi, dan hiburan untuk meningkatkan literasi Rupiah serta mempercepat adopsi digitalisasi pembayaran melalui QRIS.

    Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaraan acara. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membangkitkan semangat masyarakat, tetapi juga memberi dampak positif pada perekonomian daerah.

    “Hari ini kita tidak hanya berlari untuk kesehatan, tetapi juga berlari menuju masa depan Lampung yang lebih cerah yang lebih maju. Siger Run ini adalah simbol gerak bersama, bagaimana kita bisa kompak, sehat, dan tetap melek tentang digital digital. Apalagi dengan kehadiran QRIS dari Bank Indonesia, transaksi jadi makin mudah, mendorong UMKM semakin bangkit, literasi digital juga masyarakat semakin tahu semakin paham tentunya dan QRIS ini membantu sektor keuangan lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih praktis,” ucapnya.

    Dalam penyelenggaraannya, Wagub berharap kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pengingat dalam menuju Lampung yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

    “Melalui Siger Fest, kita juga ingin menunjukkan bahwa Lampung bukan hanya punya alam indah, tapi juga masyarakat yang inovatif dan terbuka dengan perubahan dan juga adaptif tentunya. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat, bahwa setiap langkah kecil kita hari ini adalah bagian dari langkah besar menuju Lampung yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” harapnya.

    Diakhir, Wagub mengajak masyarakat untuk dapat menikmati berbagai rangkaian kegiatan lain yang juga akan diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

    “Selamat menikmati rangkaian acara siger run yang road to Lampung Begawi yang ada rangkaian berikutnya bertempat di Lampung City Mall juga dengan acara yang tidak kalah keren. Enjoy the vibe, enjoy the moment,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa tema yang diusung merupakan upaya BI dalam mempeluas penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi pembayaran.

    “Tema yang diusung merupakan upaya dari Bank Indonesia untuk memperluas akseptasi digitalisasi pembayaran sekaligus juga meningkatkan literasi masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan bagi kebijakan Bank Indonesia,” jelasnya.

    Bimo juga menambahkan bahwa QRIS Tap merupakan inovasi terbaru dari BI yang lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

    “Selama ini kita menggunakan Qris kan harus membuka aplikasi, tapi dengan QRIS Tap yang saat ini masih berlaku untuk operating system android, tinggal men-tap saja hp kita pada vendor-vendor tertentu kita bisa langsung melakukan transaksi QRIS, lebih mudah dan lebih nyaman,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela melepas ribuan peserta yang dengan antusias mengikuti QRIS CBP Siger Run 2025 di garis start.

    Selanjutnya, Jihan bersama Kepala Perwakilan BI Lampung juga menyerahkan hadiah serta mengalungkan medali kepada para pemenang lomba. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

  • Ribuan Peserta Meriahkan “PMI Run 4 Humanity” di Puncak HUT ke-80 PMI Lampung

    Ribuan Peserta Meriahkan “PMI Run 4 Humanity” di Puncak HUT ke-80 PMI Lampung

    BANDARLAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari merayakan puncak HUT PMI ke-80 tahun 2025 dengan berbaur dengan sedikitnya 1200 peserta lomba lari “PMI Run 4 Humanity” yang dilepas di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Bandarlampung, Minggu (28/9/2025).

    Acara berlangsung sangat meriah disertai bakti sosial dan layanan kesehatan gratis. Ibu Wulan melaporkan bahwa rangkaian peringatan HUT ke-80 PMI di Lampung meliputi pasar murah di dua lokasi, seminar dan workshop kegawatdaruratan dengan peserta lebih dari 200 orang, roadshow donor darah sepanjang September, penghargaan bagi koordinator donor darah sukarela, serta pembagian 105 ton beras untuk masyarakat bekerja sama dengan PT. Asia Makmur.

    Menurut Ibu Wulan, usia 80 tahun adalah bukti kedewasaan PMI dalam mengabdi untuk kemanusiaan.

    Dengan mengusung tema “Tebarkan Kebaikan”, ia menegaskan bahwa PMI Lampung tidak hanya hadir di saat bencana, tetapi juga menggerakkan solidaritas dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

    “Setiap tetes darah yang didonorkan, setiap bantuan yang disalurkan, dan setiap tenaga yang dicurahkan relawan adalah bentuk nyata menebarkan kebaikan,” ujarnya.

    Ibu Wulan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materiil.

    “Kami berharap semangat menebarkan kebaikan ini akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.

    Dalam acara ini, Gubernur Mirza menegaskan bahwa PMI bagi pemerintah bukan sekadar organisasi, melainkan representasi dari solidaritas, kebersamaan dan pengorbanan masyarakat untuk sesama.

    “PMI selalu hadir terdepan dalam berbagai bencana dan penanggulangan darurat. Dimanapun ada PMI, masyarakat merasa senang karena PMI identik dengan menolong dan memberi,” ujarnya.

    Gubernur Mirza berpendapat semangat gotong royong dan kepedulian yang ditunjukkan relawan PMI harus terus ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat.

    Ia menyebut perjalanan 80 tahun PMI bukanlah hal mudah, mengingat besarnya kontribusi yang telah diberikan, termasuk jutaan liter darah yang disalurkan untuk menyelamatkan nyawa manusia.

    “Siapapun bisa menjadi pahlawan kemanusiaan, tidak harus gubernur atau pejabat. Minimal kita bisa menyumbangkan darah sebagai wujud nyata menolong sesama. Semangat ini harus kita ajarkan kepada seluruh masyarakat Lampung tanpa melihat suku, agama, atau latar belakang,” ujarnya.

    Gubernur Mirza juga mengapresiasi dedikasi para pengurus, pegawai dan relawan PMI se-Lampung yang bekerja tulus tanpa pamrih.

    Ia menegaskan Pemprov Lampung akan terus mendukung program-program PMI, meski diakui bantuan pemerintah belum maksimal dalam bentuk pendanaan.

    “Namun semangat kolaborasi yang sudah terjalin harus terus digalakkan agar kegiatan PMI berjalan baik,” ujarnya. (Adpim)