Kategori: Bandar Lampung

Akad Massal KUR bagi 800 Ribu Pelaku UMKM Digelar Serentak di 38 Provinsi, Lampung Terima Alokasi Rp919 Miliar

BANDARLAMPUNG, (CF) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengikuti pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia melalui virtual meeting bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Aula Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan nasional ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di seluruh daerah. Program KUR massal dirancang untuk mempercepat penyaluran permodalan, memperkuat struktur usaha kecil, serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.

Presiden Prabowo Subianto, yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memimpin langsung prosesi akad massal secara hybrid dari pusat acara di Surabaya, Jawa Timur, terhubung secara virtual dengan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Setiap daerah menjadi lokasi pelaksanaan simultan, melibatkan perwakilan UMKM penerima KUR, perbankan penyalur, serta unsur pemerintah daerah terkait.

Di Provinsi Lampung, pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Aula Mahan Agung dan diikuti oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, serta jajaran kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan lembaga keuangan penyalur KUR. Acara berlangsung tertib dan interaktif, menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa kegiatan akad massal KUR berlangsung serentak di seluruh Indonesia, dihadiri oleh para gubernur dari 38 provinsi, kepala dinas, serta pelaku UMKM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung akses pembiayaan bagi UMKM.

Ia menjelaskan, peningkatan penyaluran KUR ini penting karena menunjukkan pergeseran dari pembiayaan konsumtif ke produktif yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat basis ekonomi nasional. Dari total 3,7 juta debitur KUR, program ini diperkirakan telah menciptakan 6–9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.

Menteri Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas penyaluran KUR dan menargetkan 62% alokasi ke sektor produksi pada tahun 2026. Ia juga menyoroti pentingnya menggeser tenaga kerja UMKM dari sektor informal ke formal melalui berbagai program perlindungan sosial, kesehatan, dan asuransi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaku UMKM adalah pahlawan ekonomi bangsa, dan program KUR merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif di seluruh daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengumumkan kebijakan penghapusan utang macet UMKM, agar pelaku usaha terdampak dapat kembali memperoleh akses kredit. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp300 triliun, dengan alokasi sektor produksi ditingkatkan menjadi 65%, naik dari capaian 60% sebelumnya.

Ia menyoroti bahwa kualitas penyaluran KUR terus membaik, dengan tingkat kredit macet (NPL) hanya 2,28%, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman non-KUR yang mencapai 4,55%. Pemerintah juga mendorong perluasan penyaluran KUR ke luar Pulau Jawa serta memperkuat sektor padat karya seperti industri tekstil, sepatu, kulit, dan pertanian rakyat, termasuk komoditas tebu.

Selain itu, Airlangga meluncurkan program Kredit Perumahan Rakyat dengan tambahan anggaran Rp130 triliun di luar KUR utama, yang ditujukan untuk membangun 320 ribu unit rumah serta mendukung kontraktor lokal UMKM agar berperan dalam pembangunan perumahan rakyat.

Menutup sambutannya, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama menyukseskan program ini, serta menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memantau pelaksanaan KUR sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi rakyat yang mandiri dan berkeadilan.

Dalam kesempatan ini, Provinsi Lampung menerima alokasi dana sebesar Rp919 miliar yang didistribusikan bagi 15.381 debitur di seluruh kabupaten/kota.

Penyerahan KUR secara simbolis diberikan kepada empat debitur, yaitu Thian Saputra (usaha bengkel dan sparepart motor, senilai Rp20 juta), Dian Ratnasari (usaha furniture, senilai Rp50 juta), Rahmat Hidayat (usaha bengkel las, senilai Rp50 juta), dan Muhammad Suharto (usaha warung sembako, senilai Rp70 juta). Prosesi penandatanganan dilakukan secara langsung dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf. (Adpim)

21 Oktober 2025
Pemprov Lampung Siap Sukseskan Kejurnas FYBI Piala Kemenpora 2025

BANDARLAMPUNG, (CF) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan Pemprov Lampung mendukung penuh penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Youth Band Indonesia (Kejurnas FYBI) Piala Kemenpora 2025 yang akan digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung 25–26 Oktober 2025 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat menerima Pengurus Pusat Federasi Youth Band Indonesia (FYBI), di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (21/10/2025).

Ketua Umum FYBI Hermanto mengatakan Kejuaraan FYBI 2025 akan diikuti lebih dari 3.000 pegiat Marching Band/Drum Band se-Indonesia. Dan sudah dipastikan 6 Provinsi akan turut berpartisipasi yakni Riau, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah (menunggu konfirmasi), dan tuan rumah Lampung.

Ajang tahunan ini akan mempertandingkan tiga kategori lomba: parade budaya, lomba display, dan lomba kreativitas musik. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Target awal kami 5.000 peserta, namun karena perubahan lokasi dan pertimbangan teknis, kami fokuskan di Lapangan Korpri. Alhamdulillah antusiasme peserta tetap tinggi,” ujar Hermanto.

Ia menambahkan, FYBI menghadirkan dewan juri nasional untuk menjaga objektivitas penilaian. Menurutnya, meski Lampung telah dua kali berturut-turut menjadi juara umum Kemenpora Cup, FYBI berkomitmen menyelenggarakan kompetisi yang adil dan transparan.

Dalam kesempatannya, Wagub Jihan menyambut baik pelaksanaan Kejurnas FYBI di Lampung. Ia menyatakan bahwa Pemprov Lampung siap memfasilitasi dan bersinergi dalam mendukung suksesnya acara tersebut.

“Kami tentu mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini. Ini menjadi momentum bagi Lampung untuk menjadi tuan rumah yang baik dan ramah. Silakan berkoordinasi lebih lanjut dengan OPD teknis terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Dispora, dan dinas kesehatan,” ujar Wagub Jihan.

Jihan juga menyarankan agar panitia menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk tim kesehatan dan ambulans, mengingat sebagian besar peserta merupakan anak-anak usia sekolah.

Dengan berbagai persiapan dan dukungan dari berbagai pihak, Kejurnas FYBI 2025 diharapkan menjadi ajang yang tak hanya mencetak prestasi, tetapi juga mempererat persatuan dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. (Adpim)

21 Oktober 2025
Pelantikan Pengurus DPW Lasqi Lampung Tandai Semangat Baru Pembinaan Seni Qasidah di Daerah

BANDARLAMPUNG, (CF) – Sekjen DPP Lasqi Nusantara Jaya Aminundin melantik Agnesia Wulan Marindo, sebagai Ketua DPW Lasqi Nusantara Jaya Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030, disaksikan Dewan Pembina Ibu Purnama Wulan Sari Mirza, di Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (21/10/2025).

Sekjen Aminundin, dalam sambutannya, menjelaskan bahwa Lasqi memiliki trilogi utama, yakni dakwah, pembinaan, dan pelestarian seni budaya Islam.

Ia juga memaparkan sejumlah program nasional Lasqi lima tahun ke depan, termasuk pelaksanaan Festival Lasqi Nusantarajaya 2025 di Kabupaten Bogor, serta rencana kegiatan di berbagai provinsi hingga tahun 2030.

“Lampung menjadi salah satu provinsi yang aktif dalam pembinaan seni qasidah. Kami berharap Lampung dapat kembali menjadi tuan rumah ajang nasional di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Ketua DPW Lasqi Nusantara Jaya Provinsi Lampung Agnesia Wulan Marindo, dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen untuk memajukan Lasqi di Lampung.

“Lasqi Nusantara Jaya bukan sekadar wadah seni qasidah, melainkan ruang bagi ekspresi budaya Islami yang membangun karakter umat. Di era digital ini, Lasqi memiliki peluang besar untuk menjangkau generasi muda dan memperkenalkan wajah Islam yang damai dan kreatif,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPW dan DPD kabupaten/kota agar program kerja Lasqi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Seperti orkestra, setiap daerah memiliki suara khasnya, tetapi keindahan sejati baru terdengar ketika semuanya berpadu selaras,” ucapnya.

Agnesia menambahkan, Lasqi Nusantara Jaya akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membina generasi muda, memperkuat nilai-nilai keislaman, dan melestarikan budaya daerah.

“Dengan semangat kebersamaan, kita jadikan masa bakti ini sebagai momentum kebangkitan Lasqi Nusantara Jaya di Provinsi Lampung,” ujarnya

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pengembangan seni dan budaya Islami sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat diemban dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat kebersamaan dalam memajukan seni serta budaya Islam di Bumi Ruwa Jurai yang kita cintai,” ujarnya.

Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa pelantikan pengurus Lasqi Nusantara Jaya merupakan momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat seni dan budaya Islami di tengah masyarakat.

Ia menilai, qasidah dan gambus bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana dakwah dan pembinaan moral yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lampung.

“Kalau kita menengok ke belakang, seni qasidah sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat kita. Irama gambus yang khas dan liriknya yang sarat pesan moral telah mengiringi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan dan regenerasi dalam seni qasidah.

Ia menyampaikan tiga hal penting yang menjadi arah pembinaan Lasqi Nusantara Jaya ke depan, yakni memperkuat pembinaan dan regenerasi seni qasidah di kalangan generasi muda.

“Anak muda perlu kita dorong agar melihat qasidah bukan hal kuno, tapi seni Islami yang relevan, penuh nilai, dan bisa menjadi ekspresi positif mereka,” ujarnya.

Selanjutnya, membangun kolaborasi lintas sektor dimana Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara Lasqi dengan pemerintah daerah, sekolah, pesantren, dan lembaga keagamaan agar kegiatan seni budaya Islami semakin produktif, mendidik, dan berdaya guna serta menjadikan Lasqi Nusantara Jaya sebagai ruang pemersatu.

Sekdaprov Marindo berharap Lasqi menjadi wadah sinergi antara para seniman, tokoh agama, dan masyarakat dalam membawa pesan moral, spiritual, dan kebangsaan melalui karya seni.

“Seni qasidah harus menjadi media yang menumbuhkan harmoni sosial dan memperkuat nilai persaudaraan di tengah keberagaman Lampung,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan Lasqi melalui sinergi program pembinaan seni dan budaya hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Pelantikan hari ini bukan sekadar seremonial, tapi menjadi titik awal semangat baru untuk membangun Lampung yang berkemajuan, religius, dan berbudaya. Mari kita jadikan seni qasidah sebagai kekuatan spiritual sekaligus sarana mempererat persaudaraan di tengah masyarakat,” tegasnya. (Adpim)

21 Oktober 2025
Pengawasan Ormas Diperkuat untuk Jaga Stabilitas dan Iklim Investasi Nasional

BANDARLAMPUNG, (CF) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Akar & Resorts, Bandar Lampung, Selasa (21/10/2025).

Rakor yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda se-Provinsi Lampung serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.

Dalam sambutannya, Dirjen Bahtiar menegaskan bahwa kebebasan berorganisasi di Indonesia dijamin oleh undang-undang, namun bukan merupakan kebebasan yang bersifat mutlak. Ia menilai bahwa Forkopimda memiliki peran strategis sebagai forum yang menyatukan unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam menjaga ketertiban serta stabilitas demokrasi di daerah.

“Bapak Presiden sangat serius dalam membangun daerah. Kata kuncinya adalah stabilitas sosial dan politik dalam konteks demokrasi,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menyampaikan, terdapat lebih dari 633.000 organisasi kemasyarakatan di Indonesia, dengan 10.336 ormas berbadan hukum di Provinsi Lampung. Ia mengapresiasi kontribusi ormas dalam membantu pemerintah di berbagai bidang, namun juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

“Kita tidak boleh membiarkan ormas disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan undang-undang dan menghambat percepatan pembangunan. Arahan Presiden dan Mendagri jelas, tertibkan yang salah, jangan dibiarkan terus berlanjut,” tegasnya.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rakor ini yang dinilainya sangat penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor di daerah. Ia menuturkan, dinamika perkembangan ormas di Provinsi Lampung yang semakin pesat perlu diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan agar tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah.

“Perkembangan ormas di Lampung sangat dinamis seiring dengan kemajuan zaman. Namun jangan sampai perkembangan ini justru menggeser fokus dan menghambat stabilitas daerah maupun pertumbuhan ekonomi,” kata Jihan.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin melaksanakan Rakor Forkopimda sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada ormas yang berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

“Selain melakukan pengawasan, kita juga perlu memberikan apresiasi kepada ormas yang berkomitmen membantu pemerintah dalam membangun daerah,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jihan berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kondusifitas daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendukung stabilitas nasional demi kemajuan Provinsi Lampung. (Adpim)

21 Oktober 2025
Akademisi Olahraga Ardian Cahyadi: Daerah Harus Tangkap Peluang Ekonomi Lewat Olahraga

BANDARLAMPUNG, (CF) – Sentralisasi penyelenggaraan event olahraga di Bandar Lampung dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerataan pembangunan olahraga di Provinsi Lampung. Akademisi olahraga, Ardian Cahyadi, menilai mundurnya beberapa kabupaten yang sebelumnya mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) menunjukkan adanya ketimpangan dalam kesiapan infrastruktur dan strategi daerah.

“Ini sudah ketiga kalinya Porprov digelar di Bandar Lampung. Harusnya ini menjadi alarm penting bahwa pemerataan infrastruktur olahraga di daerah belum berjalan optimal,” kata Ardian kepada awak media, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, ketergantungan pada kota besar seperti Bandar Lampung mengindikasikan minimnya dukungan dan keberanian daerah lain dalam menjadikan olahraga sebagai sarana promosi wilayah. Padahal, di banyak daerah di Indonesia bahkan dunia, olahraga telah menjadi alat strategis untuk membangun citra, ekonomi, dan pariwisata lokal.

“Daerah sebenarnya punya peluang besar. Olahraga itu bukan hanya soal prestasi, tapi juga industri. Ketika ada event besar, sektor perhotelan, transportasi, kuliner, bahkan UMKM ikut bergerak. Sayang sekali kalau potensi ini tidak ditangkap,” ujarnya.

Ardian Cahyadi Menambahkan Lampung memiliki potensi kuat sebagai daerah sport tourism berkat letak geografis dan minat masyarakat terhadap olahraga. Namun, agar hal itu terwujud, harus ada model bisnis yang melibatkan sponsor, investor, dan pelaku usaha lokal.

“Ketika ekonomi olahraga hidup, masyarakat akan melihat olahraga sebagai karir masa depan. Atlet fokus pada prestasi, dan prestasi itulah yang mengangkat nama Lampung di level nasional dan internasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah daerah harus mulai melihat olahraga sebagai hilir ekonomi dan bukan sekadar aktivitas kompetisi semata.“Kalau ditangani dengan baik, event olahraga bisa menjadi kampanye positif daerah. Bisa menunjukkan budaya, destinasi wisata, hingga produk unggulan. Tapi semua itu butuh keberanian membangun infrastruktur dan menggandeng sektor bisnis,” katanya.

Dirinya berharap pemerintah provinsi dan daerah segera menyusun kebijakan pemerataan infrastruktur olahraga yang disokong pentahelix yaitu sektor pemerintah, akademisi, bisnis, media, dan komunitas agar percepatan prestasi dan ekonomi olahraga di Lampung tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi.

“Sudah saatnya daerah bergerak. Olahraga itu bukan beban, tapi peluang,” pungkasnya. (*)

21 Oktober 2025
Investasi Global Cargill Group Hadir di Lampung, Dorong Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

BANDARLAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meresmikan pabrik penyulingan minyak kelapa sawit (Lampung Refinery) milik PT. Parcim Nusantara Lestari Foods, yang merupakan bagian dari perusahaan berskala global Cargill Group di Cargill Main Office, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, Senin (20/10/2025).

Peresmian ini menandai langkah penting dalam transformasi ekonomi Lampung menuju pusat industri pengolahan dan hilirisasi komoditas berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan kebanggaannya atas kehadiran investasi global berskala besar di Provinsi Lampung.

“Kami sangat bangga dan bersyukur karena Lampung telah menjadi pilihan strategis bagi investasi global. Kehadiran perusahaan sebesar Cargill menegaskan bahwa Lampung memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam, tenaga kerja, maupun dukungan infrastruktur,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini 30% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung berasal dari sektor pertanian dan perkebunan, sementara industri pengolahan baru mencapai sekitar 19 persen.

Karena itu, Pemerintah Provinsi menargetkan peningkatan signifikan pada sektor industri pengolahan sebagai upaya mendorong nilai tambah ekonomi daerah.

“Kami menargetkan agar ke depan industri pengolahan di Lampung bisa meningkat dua kali lipat. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar Lampung menjadi provinsi tujuan hilirisasi komoditas pangan nasional,” tambahnya.

Gubernur Mirza berpendapat keberadaan pabrik penyulingan (refinery) ini akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama petani sawit dimana dari sekitar 190 ribu hektare lahan kelapa sawit di Lampung, sebagian besar dikelola langsung oleh petani kecil.

“Dengan adanya refinery seperti ini, harga sawit di tingkat petani akan lebih stabil, dan masyarakat semakin termotivasi untuk melakukan replanting atau penanaman kembali,” jelasnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas komitmen sosial Cargill yang sudah dirasakan bahkan sebelum pabrik beroperasi penuh.

“Kami percaya kehadiran Cargill akan menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan Lampung. Baik melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan industri lokal, maupun program tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat masuk ke masyarakat sekitar,” ujarnya.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Kami terus berbenah dengan meningkatkan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, penyederhanaan perizinan, serta menjamin persaingan usaha yang sehat. Semua pelaku industri harus merasa nyaman dan berdaya saing di Lampung,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga menyampaikan optimismenya bahwa proyek Lampung Refinery akan memperkuat posisi Lampung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera.

“Refinery ini akan menciptakan efek berganda. Dari sisi hulu, petani mendapat akses pasar yang lebih baik. Dari sisi hilir, sektor transportasi, logistik juga akan ikut bergerak,” tambahnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta seperti Cargill dapat menjadi contoh nyata semangat Sai Bumi Ruwa Jurai, yakni dimana tempat pertemuan yang saling menguatkan.

“Semoga keberadaan Lampung Refinery membawa berkah bagi masyarakat Lampung dan menjadi simbol kemajuan industri hijau di Bumi Ruwa Jurai,” pungkasnya.

Sementara itu, Group President Cargill Agriculture and Trading Business in Asia Pacific Penne Kehl mengapresiasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga operasional pabrik.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Lampung Refinery bukan hanya proyek bisnis, tetapi bagian dari komitmen global Cargill dalam menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan, transparan, dan inklusif.

“Tonggak sejarah ini bukan sekadar pembukaan fasilitas baru, tetapi mencerminkan pentingnya Indonesia bagi Cargill. Kami berkomitmen untuk menghadirkan minyak sawit yang berkelanjutan dan dapat ditelusuri, dari perkebunan hingga ke pelanggan di seluruh dunia,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia adalah pusat rantai pasok global Cargill, yang menghubungkan produksi agribisnis nasional dengan pasar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik.

Dengan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, Cargill ingin memastikan produk sawit Indonesia mampu bersaing secara global tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Lebih dari sekadar bisnis, Penne menegaskan bahwa investasi Cargill juga menyentuh aspek kemanusiaan dan pembangunan masyarakat.

“Kami bangga mendukung berbagai program yang meningkatkan gizi, memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesadaran lingkungan di Lampung. Begitulah kami menghidupkan nilai-nilai Cargill — mengutamakan manusia dan selalu melakukan hal yang benar,” tambahnya.

Membacakan sambutan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi Doddy Rahadi mengatakan bahwa pembangunan Lampung Refinery menjadi tonggak penting dalam perjalanan industri kelapa sawit nasional.

“Kami mengapresiasi kontribusi Cargill yang telah berinvestasi selama 50 tahun di Indonesia. Nilai investasi terbaru sebesar 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3,3 triliun, dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton per tahun, adalah bukti nyata komitmen Cargill terhadap kemajuan industri hilir nasional,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menempatkan industri hilirisasi kelapa sawit sebagai subsektor industri prioritas nasional, mengingat perannya dalam menyerap lebih dari 4,1 juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 16 juta jiwa di Indonesia.

“Hilirisasi kelapa sawit bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, termasuk di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Doddy juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan investasi industri.

Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur Lampung yang dinilai telah memberikan iklim usaha kondusif bagi pelaku industri.

“Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas kemudahan investasi dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Kami berharap ini dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas kapasitas produksi industri yang berdaya saing dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adpim)

20 Oktober 2025
Purnama Wulan Sari Mirza Apresiasi Immanuel’s Education Fair: Bentuk Generasi Cerdas, Kreatif, dan Berkarakter

BANDAR LAMPUNG, (CF) – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membuka acara Immanuel’s Education Fair and Music Concert 2025 yang digelar di PKMI Immanuel, Bandar Lampung, Senin (20/10/2025).

Immanuel’s Education Fair merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh SMA Immanuel Bandar Lampung sebagai wadah pengembangan minat dan bakat peserta didik, sekaligus memberikan pendampingan profesional dalam menentukan pilihan studi lanjutan maupun karier masa depan.

Dalam sambutannya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi diselenggaraknnya kegiatan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, kreativitas, dan nilai kasih sayang dalam pendidikan.

Wulan menyoroti bahwa seluruh rangkaian acara, mulai dari konsep hingga pelaksanaan, melibatkan siswa dari jenjang TK hingga SMA. Ia menyampaikan rasa bangga dapat hadir di tengah keluarga besar Yayasan Immanuel yang konsisten berperan aktif dalam memajukan dunia pendidikan di Provinsi Lampung.

Menurutnya, kehadiran berbagai universitas dalam education fair ini memudahkan siswa memperoleh informasi tentang perguruan tinggi tanpa harus mencari ke luar daerah. Ia menilai kegiatan ini juga terbuka bagi masyarakat umum, sehingga dapat memberi manfaat luas bagi pelajar di Bandar Lampung dan sekitarnya.

“Immanuel’s Education Fair ini luar biasa karena memudahkan siswa SMA Immanuel, bahkan pelajar dari sekolah lain, untuk mengunjungi booth universitas dan mendapatkan informasi guna persiapan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Wulan.

Lebih lanjut, Wulan menyebut bahwa Immanuel’s Education Fair and Music Concert merupakan wadah bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan mengasah potensi melalui seni, olahraga, dan kreativitas. Ia menambahkan, kegiatan pentas seni dan konser musik mengajarkan nilai disiplin, kerja sama, dan ekspresi positif bagi para siswa.

“Acara ini sudah dikemas dengan sangat baik. Di Provinsi Lampung, anak-anak juga diajak menampilkan tarian sebagai upaya melestarikan adat dan budaya daerah. Ke depan, kegiatan seperti ini diharapkan terus memberikan semangat bagi mereka untuk menampilkan kemampuan dan berpartisipasi dalam melestarikan adat budaya Lampung,” ucap Wulan.

Wulan juga mengingatkan pentingnya menumbuhkan kasih sayang di lingkungan pendidikan, terutama dalam menghadapi maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar. Ia menyebutkan bahwa saat ini berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, turut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

“Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana kasus perundungan masih marak terjadi di berbagai daerah. Namun, di Provinsi Lampung kita memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang berperan aktif membantu mengatasi masalah tersebut. Jika anak-anak terus dididik dengan kasih sayang, saya yakin mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi dan saling menghargai antar sesama,” ujar Wulan.

Di akhir sambutan, Wulan menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi serta memberi manfaat besar bagi siswa-siswi Immanuel maupun sekolah lainnya di Provinsi Lampung.

“Saya yakin event ini tidak hanya untuk acara internal Yayasan tetapi juga turut serta berkontribusi untuk memudahkan siswa-siswi di provinsi Lampung. Kegiatan pentas seni ini diharapkan dapat menambah semangat dan membangun potensi diri anak-anak didik khususnya di Yayasan immanuel ini,” pungkasnya.

Ketua Pelaksana, Meita Valentina, menyampaikan bahwa tema “Grow in Love” menekankan pentingnya mencintai proses pertumbuhan pribadi dan akademik dengan penuh kesadaran, kasih, dan tanggung jawab terhadap masa depan. Tema tersebut juga sejalan dengan moto PKMI Immanuel, yaitu “Teguh dalam iman, santun berperilaku, dan unggul dalam kualitas.”

Acara ini menghadirkan delapan perlombaan, antara lain melukis, Mobile Legends, solo song, pidato, tari, catur, memasak, dan cerdas cermat. Selain itu, terdapat 23 booth universitas dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Salatiga, serta dua lembaga bimbingan belajar dan 30 produk UMKM yang turut berpartisipasi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

20 Oktober 2025
Mendagri Apresiasi Kinerja Daerah, Lampung Masuk Zona Hijau Realisasi Anggaran

BANDAR LAMPUNG, (CF) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (20/10/2025).

Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan fokus pembahasan pada upaya pengendalian inflasi dan percepatan realisasi belanja pemerintah daerah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci dalam menjaga laju ekonomi nasional.

“Mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal apabila dua motor utamanya berfungsi dengan baik, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintah. Pemerintah, melalui realisasi APBN dan APBD, berperan besar dalam mendorong peredaran uang di masyarakat dan menstimulasi kegiatan ekonomi,” ujarnya.

Tito mengungkapkan, total APBD seluruh Indonesia tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, terdiri atas dana transfer pusat sebesar Rp919 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp42 triliun.

Ia menambahkan, pemerintah pusat terus memantau kinerja pendapatan dan belanja daerah setiap bulan. Daerah dengan kinerja baik akan diberikan apresiasi dan insentif, sementara daerah dengan serapan rendah akan dibantu percepatannya.

Per 30 September 2025, rata-rata realisasi pendapatan daerah telah mencapai 70,27 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67 persen. Namun, untuk sisi belanja daerah baru terealisasi 56,07 persen, sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun lalu (57,20 persen).

“Daerah dengan pendapatan tinggi seharusnya memiliki belanja yang juga tinggi. Belanja pemerintah daerah yang cepat dan tepat akan mempercepat sirkulasi ekonomi lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Tito.

Ia juga menyoroti masih besarnya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, mencapai Rp233 triliun berdasarkan data Bank Indonesia. Dana tersebut, kata Tito, seharusnya segera dimanfaatkan untuk program pembangunan produktif, bukan dibiarkan mengendap.

“Kalau dana itu tersimpan terlalu lama, ekonomi daerah bisa terhambat. Karena itu, segera gunakan untuk kegiatan produktif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah agar berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,12 persen, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6 persen pada akhir tahun dapat tercapai.

“Kalau semua daerah bergerak serempak mempercepat belanja dan menjaga inflasi, maka target pertumbuhan ekonomi nasional akan mudah dicapai,” ucap Tito optimistis.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Target kita adalah surplus, bukan defisit. Tapi bukan berarti uang disimpan. Surplus dibutuhkan agar daerah punya cadangan, namun dana itu tetap harus digunakan untuk kegiatan produktif yang mendorong ekonomi,” ujar Purbaya.

Ia menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena itu, dana daerah yang masih mengendap di bank hingga mencapai Rp234 triliun harus segera dibelanjakan.

“Kalau uang daerah mengendap di pusat, bank daerah tidak bisa berputar, pelaku usaha kesulitan meminjam, dan ekonomi lokal terhambat. Uang publik harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Menkeu juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi nasional tahun 2025 berada dalam tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,12 persen dan inflasi terkendali di 2,65 persen, terendah di antara negara-negara G20.

“Daya beli masyarakat tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi berjalan sehat, dan disiplin fiskal kita kuat. Defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB, jauh di bawah batas 3 persen,” jelasnya.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia surplus selama 64 bulan berturut-turut, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, dan kemiskinan berada di 8,47 persen, terendah sejak krisis 1998.

Purbaya juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang menyumbang 56,9 persen PDB nasional, dan mendorong agar pertumbuhan di luar Jawa dipercepat melalui pengembangan sektor unggulan daerah.

“Daerah yang punya dana besar dan potensi tinggi harus dirancang agar tumbuh lebih cepat. Jangan sampai struktur ekonomi kita terus Jawa-sentris,” katanya.

Menkeu mencontohkan keberhasilan Sulawesi yang tumbuh pesat berkat hilirisasi industri. Strategi nilai tambah di daerah ini berhasil, dan harus menjadi contoh bagi daerah lain.

Hingga September 2025, realisasi belanja APBD nasional baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.389 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa menurun 10,5 persen.

“Ini artinya perputaran ekonomi daerah masih lambat. Jangan tunggu akhir tahun baru belanja. Uang harus segera bekerja agar ekonomi hidup,” tegas Purbaya.

Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berintegritas. Berdasarkan data KPK tahun 2024, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74. Rata-rata skor provinsi hanya 67 dan kabupaten/kota 69, yang menandakan masih banyak daerah berada di zona rawan.

“Masih banyak kasus penyalahgunaan anggaran, dari suap audit, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif. Ini harus dihentikan. Dua triwulan ke depan, saya ingin tata kelola dan serapan anggaran diperbaiki,” ujarnya.

Purbaya juga menyebut bahwa peningkatan kinerja daerah akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di tahun mendatang.

“Kalau kinerjanya bagus dan tata kelolanya bersih, kami akan perjuangkan peningkatan anggaran ke daerah,” tandasnya.

Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja daerah per September 2025, Provinsi Lampung mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 62,11 persen dan realisasi belanja 61,69 persen, menunjukkan keseimbangan yang baik antara pendapatan dan pengeluaran daerah.

Dengan capaian tersebut, Lampung menempati peringkat ke-8 nasional dalam kategori zona hijau realisasi APBD, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, tingkat inflasi Provinsi Lampung tercatat hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,65 persen, menunjukkan efektivitas pengendalian harga di daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

20 Oktober 2025
Kuliah Umum di UIN Raden Intan Dorong Kolaborasi Promosi Pariwisata Halal Berbasis Dakwah dan Kearifan Lokal

BANDARLAMPUNG, (CF) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memberi kuliah umum (studium generale) yang digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, di Ballroom UIN, Bandarlampung, Senin (20/10/2025).

Kehadiran Wagub disambut hangat oleh jajaran civitas akademika dan ratusan mahasiswa yang hadir.

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyambut baik semangat kolaboratif pengembangan wisata halal di Provinsi Lampung. Ia menilai UIN Raden Intan Lampung memiliki potensi strategis dalam melahirkan kader-kader muda yang mampu menjadi duta pariwisata halal di daerahnya.

“Pariwisata halal bukan hanya soal sertifikasi atau fasilitas, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Islam menjadi ruh dalam pelayanan dan pengalaman wisata. Ini adalah bagian dari identitas Lampung yang religius dan ramah,” ujar Wagub.

Wagub Jihan menyoroti tiga tantangan utama dalam pengembangan pariwisata digital, yakni masih rendahnya visibilitas destinasi di ruang digital, kualitas konten yang belum menyentuh aspek spiritual, serta kesenjangan kemampuan literasi digital di kalangan pelaku wisata. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan empat pilar literasi digital, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety agar ekosistem promosi pariwisata berbasis dakwah dapat tumbuh berkelanjutan.

Dalam konteks wisata halal atau wisata ramah muslim, Jihan menjelaskan bahwa Pemprov Lampung tengah mendorong pengembangan kawasan wisata yang memperhatikan tiga aspek utama: ketersediaan fasilitas ibadah, transparansi makanan dan minuman halal, serta kemudahan akses informasi digital bagi wisatawan. Acara berlangsung meriah dengan antusiasme mahasiswa yang memenuhi Ballroom UIN Raden Intan Lampung.

Di akhir pemaparannya, Wagub Jihan mengajak seluruh civitas akademika dan generasi muda untuk berperan aktif menciptakan konten wisata yang mengandung nilai dakwah dan edukasi. Ia mencontohkan konsep “tafakur alam” serta pengembangan wisata ziarah sebagai strategi promosi yang tidak hanya memperkenalkan keindahan Lampung, tetapi juga memperkuat citra provinsi ini sebagai destinasi wisata spiritual yang berakar pada budaya dan kearifan lokal.

Kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pariwisata halal berbasis dakwah dan kearifan lokal. Harapannya, langkah ini dapat memperluas dampak promosi pariwisata Lampung ke tingkat nasional, bahkan internasional, dengan menonjolkan nilai-nilai keberkahan dan kemandirian umat.

Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. H. Wan Jamaluddin menyebut kehadiran Wagub Jihan Nurlela sebagai “kado istimewa” menjelang Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober.

“Kado luar biasa ini datang lebih awal, di hari Senin, ketika kita semua mendapat kehormatan dikunjungi oleh sosok inspiratif dari kalangan pesantren yang kini menjadi pemimpin di Provinsi Lampung,” ujar Prof. Wan Jamaluddin.

Rektor juga menegaskan bahwa promosi pariwisata halal menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan akademik seluruh civitas UIN Raden Intan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan mandat transformasi kelembagaan kampus sejak berubah dari IAIN menjadi UIN pada April 2017 lalu, yang mengusung visi kampus berwawasan lingkungan dan berbasis nilai-nilai Islam.

“Provinsi Lampung yang dikenal sebagai Sai Bumi Ruwa Jurai ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dari pantai, pegunungan, hingga perkebunan. Semua ini adalah anugerah Allah SWT yang patut disyukuri dan dipromosikan dengan cara yang bernilai dakwah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Wan Jamaluddin juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata yang telah mendukung berbagai kegiatan promosi wisata berbasis nilai keislaman. Ia menegaskan bahwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi siap berperan aktif dalam menyukseskan program Lampung Maju dan Sejahtera. “Kami siap berkolaborasi untuk menjadikan promosi pariwisata halal bukan hanya slogan, tetapi gerakan nyata yang membawa kemajuan ekonomi dan spiritual masyarakat,” tuturnya. (Adpim)

20 Oktober 2025
Menuju Lampung Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Dorong Sinergi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
BANDAR LAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura memimpin Apel Mingguan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri Kantor Gubernur, Senin (20/10/2025).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM menyampaikan data terkini terkait dominasi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Lampung dan menekankan pentingnya penguatan strategi pembangunan sub sektor perkebunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Triwulan IV Tahun 2024, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 26,21% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, sub sektor perkebunan menyumbang 6,85% pada Triwulan II Tahun 2025, dengan total kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik menjadi 28,51%.

“Ini menunjukkan bahwa perkebunan masih menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah, tidak hanya dalam mendukung PDRB, tetapi juga dalam penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan dan ekspor nasional,” ujar Gubernur.

Kabar baik juga datang dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Pada bulan September 2025, NTP Provinsi Lampung tercatat sebesar 127,62, naik 1,76% dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini terutama ditopang oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang memberikan NTP tertinggi, yakni 165,25.

Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani meningkat lebih besar dibanding pengeluarannya, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.

Dari sisi produksi, Provinsi Lampung mencatat capaian yang membanggakan, di antaranya: Kopi Robusta berada di peringkat ke-2 nasional, Lada menyumbang 24,57% produksi nasional dan juga berada di peringkat ke-2 nasional, Kakao dan Karet masing-masing berada di peringkat ke-5 dan ke-9 nasional, Tebu menduduki peringkat ke-2 nasional, Kelapa Dalam dan Kelapa Sawit juga menjadi komoditas strategis.

Melihat kontribusi besar sub sektor ini, strategi pembangunan perkebunan harus terus diperkuat, melalui :
1. Peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Peningkatan mutu hasil perkebunan.
3. Pengembangan hilirisasi dan investasi.
Gubernur menjelaskan bahwa hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan. Untuk itu, Pemerintah akan hadir dan berperan aktif mendorong tumbuhnya industri pengolahan, termasuk di tingkat kelompok tani, serta didukung oleh penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan sarana prasarana yang memadai.

Mengacu pada RPJMD 2025-2029, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menargetkan Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional. Pencapaian target ini membutuhkan kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dukungan semua pemangku kepentingan.

“Mari kita terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung, demi mewujudkan Visi Gubernur Lampung: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tutupnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
20 Oktober 2025