LAMPUNG TIMUR, (CF) — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Lampung Timur, yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Kecamatan Sukadana, Senin (30/3/2026).
“Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan secara optimal,” ujar Wagub Jihan.
Wagub Jihan menuturkan bahwa saat ini pembangunan daerah berada pada tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Pada periode lima tahun pertama ini (2025–2029), fokus diarahkan pada penguatan fondasi transformasi pembangunan.
Tahun 2027 juga merupakan tahun ketiga RPJMD 2025–2029 menjadi fase akselerasi pencapaian target pembangunan.
“Musrenbang RKPD 2027 ini untuk memastikan rencana pembangunan yang disusun selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan memaparkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung pada 2025 yang tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional (5,11 persen) dan Sumatera (4,81 persen). Dimana Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 24,98 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 4,65 persen.
Dari sisi kesejahteraan, jelasnya, angka kemiskinan Provinsi Lampung menurun menjadi 9,66 persen pada September 2025 dari 10 persen pada Maret 2025. Namun, angka kemiskinan Lampung Timur masih berada di 12,15 persen, atau di atas rata-rata provinsi.
Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen, termasuk empat terendah secara nasional. Adapun TPT Lampung Timur sebesar 3,18 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 atau masuk kategori tinggi, sedangkan Lampung Timur berada di angka 73,92.
Lebih lanjut, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tema RKPD 2027, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.
Adapun Kabupaten Lampung Timur mengusung tema Percepatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Menurutnya, kedua tema tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional dan menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah.
“Secara spasial, Lampung Timur masuk dalam Koridor Wilayah I yang diarahkan sebagai Hub Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Ketahanan Pangan, serta pengembangan industri berbasis ekonomi, riset dan teknologi,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Wagub Jihan menekankan tiga prioritas yang perlu diperkuat.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Kedua, penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, irigasi, dan sarana pendukung aktivitas ekonomi.
Lebih dari itu, Dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung serta menjalankan Tiga Cita Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memperkuat ekosistem ekonomi yang berbasis di desa. “Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menghadirkan Program Desaku Maju sebagai instrumen strategis berfokus membentuk ekosistem ekonomi di desa,” ujar Wagub Jihan.
Pada 2026, program ini didukung berbagai alokasi anggaran, antara lain pupuk hayati cair sebesar Rp 11,6 miliar untuk 1.500 lokasi, pengadaan 82 unit mesin pengering senilai Rp 27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa sebesar Rp 6 miliar.
Selain itu, dialokasikan anggaran infrastruktur di Lampung Timur sebesar Rp 48,8 miliar untuk penanganan 6,2 kilometer jalan provinsi dan Rp 7,29 miliar untuk 34 ruas jalan desa.
Pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp 10 juta per desa kepada 264 desa di Lampung Timur, dengan total Rp 2,64 miliar.
Wagub Jihan menekankan, seluruh upaya tersebut bertujuan mendorong pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adpim)
