JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah disusun akan merevisi narasi lama tentang masa penjajahan Belanda. Ia menilai anggapan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun penuh tidak sepenuhnya akurat.
Dalam pernyataannya di Jakarta Selatan, Selasa malam (6/5/2025), Fadli menyebut bahwa sepanjang masa penjajahan, banyak daerah di Indonesia yang justru aktif melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda.
“Pernyataan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun harus mulai dikaji ulang. Faktanya, di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa, perlawanan terhadap Belanda terus berlangsung selama puluhan hingga ratusan tahun,” kata Fadli.
Ia menegaskan bahwa fokus penulisan sejarah ke depan seharusnya lebih menonjolkan semangat perlawanan bangsa Indonesia, bukan semata-mata masa penjajahannya.
“Bukan sejarah dijajahnya yang kita tonjolkan, tapi sejarah perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia. Itu yang membentuk jati diri bangsa,” ujarnya.
Fadli mengungkapkan, penulisan ulang sejarah ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan sejarah di kalangan masyarakat. Ia menilai masih banyak warga Indonesia yang belum mengenal sejarah bangsanya secara utuh, mulai dari masa prasejarah hingga era modern.
“Sejarah adalah bagian dari identitas kita. Kalau kita ingin memahami masa kini, maka kita harus menengok masa lalu,” tegasnya.
Rencana penulisan ulang ini ditargetkan rampung pada Agustus atau September 2025, dan akan diterbitkan dalam bentuk buku berjilid yang akan mencakup seluruh lintasan sejarah Indonesia, termasuk prasejarah, masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga peristiwa politik kontemporer.
Sekitar 100 sejarawan akan dilibatkan dalam proyek ini, dengan Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, Prof. Susanto Zuhdi, sebagai ketua tim penyusun.
Penulisan sejarah nasional terakhir dilakukan pada tahun 1984 melalui buku Sejarah Nasional Indonesia, yang kemudian diperbarui dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah pada 2012. Kini, setelah lebih dari satu dekade, pemerintah kembali menyiapkan pembaruan besar dalam penulisan sejarah bangsa.