KOTA BARU – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah untuk mendukung Program Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada kesiapan sarana, prasarana, serta penetapan lokasi pembangunan. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menurut Kementerian Sosial RI, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi siswa dilakukan melalui verifikasi status ekonomi dan tes akademik secara bertahap.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Lampung telah mengusulkan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan ini akan diajukan secara resmi kepada Kementerian Sosial RI.
Pada Kamis (25/4/2025), Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Kepala BPKAD Marindo Kurniawan, serta jajaran pejabat terkait, meninjau langsung dua alternatif lokasi di Kota Baru.
Alternatif pertama adalah lahan kosong seluas 10 hektare yang telah disurvei oleh tim Kementerian Sosial, sementara lokasi kedua merupakan lahan seluas 80 hektare yang sudah terdapat bangunan di atasnya.
Sekolah Rakyat: Ikhtiar Memutus Rantai Kemiskinan
Wakil Gubernur Jihan menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo dan bagian dari Asta Cita, yakni delapan program prioritas nasional.
“Program ini adalah wujud nyata upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan bagi anak-anak kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Jihan.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dan bekerja cepat dalam mempersiapkan seluruh aspek pendukung.
Pendidikan Gratis, Berasrama, dan Berbasis Karakter
Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan standar kurikulum nasional. Di samping itu, kurikulum akan diperkuat dengan pendidikan karakter, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta keterampilan praktis yang relevan.
Kepala Dinas Sosial Lampung, Aswarodi, menjelaskan bahwa sekolah ini akan mengadopsi sistem boarding school (berasrama) dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, sehingga 100 persen gratis bagi siswa.
“Rencananya, setiap jenjang akan menampung 100 siswa, sehingga total akan ada sekitar 300 siswa yang belajar dan tinggal di sekolah ini,” ungkap Aswarodi.
Program Sekolah Rakyat merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta lintas kementerian/lembaga. Pemprov Lampung menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program ini yang dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.