Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Sertifikasi Produk Halal. Kegiatan ini berlangsung secara virtual di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, pada Selasa (4/3/2025).
Dorongan Sertifikasi Produk Halal untuk Tingkatkan Daya Saing
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyoroti potensi besar sertifikasi halal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jika kita lebih tertib dalam sertifikasi halal, peluang kita sangat besar. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-8 dunia dalam industri halal, sementara peringkat pertama dipegang oleh China. Padahal, potensi dalam negeri kita sangat besar,” ungkapnya.
Untuk itu, Ahmad Haikal Hasan mengajak seluruh kepala daerah agar lebih aktif dalam menertibkan Sertifikasi Produk Halal, dengan mengerahkan para pendamping, penyelia, auditor, serta juru sembelih halal.
Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak berkaitan dengan Islamisasi, melainkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Sebanyak 87% masyarakat Indonesia adalah Muslim, dan survei menunjukkan bahwa mereka lebih memilih produk halal. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki pasar yang besar. Jangan sampai kita justru dibanjiri produk luar negeri,” jelas Tito.
Ia pun menekankan pentingnya memperkuat dominasi produk lokal di pasar domestik.
“Kita harus menguasai pasar sendiri. Bahkan, jika memungkinkan, produk halal kita harus mampu bersaing dan menembus pasar internasional,” tambahnya.
Dengan sertifikasi halal yang semakin mudah, Tito optimistis bahwa masyarakat Muslim yang sebelumnya ragu akan lebih percaya diri dalam berbelanja.
“Ketika warung atau restoran memiliki sertifikat halal, calon pembeli yang semula ragu akhirnya merasa yakin untuk berbelanja, sehingga membuka peluang pasar yang lebih besar,” katanya.
Strategi Pengendalian Inflasi Nasional
Terkait pengendalian inflasi, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Indonesia pada Februari 2025 (year-on-year) mencapai -0,09%, sementara inflasi bulanan dibanding Januari 2025 berada di angka -0,48%.
“Secara global, inflasi Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 186 negara (dari inflasi terendah ke tertinggi), serta peringkat pertama di antara 24 negara G20. Di tingkat ASEAN, kita berada di peringkat ketiga,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa target inflasi nasional berada dalam kisaran 1,5% – 3,5%, yang dianggap ideal bagi produsen maupun konsumen.
“Biaya hidup dan harga barang serta jasa masih menjadi perhatian utama masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inflasi pada Februari 2025 dipengaruhi oleh tiga komponen utama:
- Komponen Inti mengalami inflasi sebesar 0,25%, dengan kontribusi terbesar dari emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil.
- Komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi sebesar 2,65%, dipengaruhi oleh penurunan tarif listrik.
- Komponen Bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,93%, dengan penyumbang utama berupa daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Kelompok yang paling berkontribusi terhadap deflasi Februari 2025 adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemprov Lampung bersama pemerintah pusat terus berupaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya saing produk halal dalam negeri, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.