BANDAR LAMPUNG — Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, memberikan apresiasi terhadap upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mencegah kebocoran anggaran, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 7 November 2024 di Sentul.
Hal tersebut disampaikan Samsudin dalam acara Eksekutif Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Rabu (22/1/2025).
“Ini adalah agenda tahunan yang dilakukan oleh BPKP, di mana setiap awal tahun anggaran BPKP menyampaikan apa yang harus kita lakukan ke depan, serta bagaimana cara menyusun program yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan,” ujar Pj. Gubernur Samsudin.
Dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita Prioritas Pembangunan Nasional menargetkan beberapa hal penting, antara lain: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8%, pengentasan kemiskinan yang menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 4,5% pada 2029 dan menghilangkan kemiskinan ekstrem pada 2026, serta peningkatan kualitas SDM dengan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) yang meningkat 0,59% pada 2029.
“Tiga hal ini harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan program-program yang ada. Untuk mencapainya, dibutuhkan perencanaan yang tepat, relevan dengan target kinerja, serta program dan kegiatan yang konkrit dan tepat sasaran,” tambah Samsudin.
Ia juga mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo pada Rakornas 7 November 2024, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan makmur, sehingga tidak ada alasan bagi rakyatnya untuk tidak sejahtera.
Namun, Samsudin mengakui adanya persoalan dalam penyusunan program dan anggaran yang seringkali mengarah pada kebocoran anggaran. Ia mengimbau agar program-program dilaksanakan dengan baik, tanpa banyak kebocoran, dan tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, mari kita lakukan yang terbaik dalam melaksanakan program, jangan sampai ada kebocoran. Fokuslah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Menurut Samsudin, pencapaian tujuan pembangunan tersebut memerlukan perencanaan dan penganggaran yang konvergen antar sektor serta sinergi dan kolaborasi yang tepat dalam pelaksanaannya. “Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya oleh satu instansi atau satu OPD saja. Oleh karena itu, perencanaan yang konvergen dan memadai di daerah harus dituangkan dalam RPJMD,” tegasnya.
Acara ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai outcome yang maksimal pada sektor yang dievaluasi, mengidentifikasi sebab-sebab yang dapat menghambat pencapaian tujuan, serta memberikan peringatan dini terkait potensi kecurangan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menjelaskan bahwa Eksekutif Meeting ini merupakan bagian dari evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang diadakan serentak di seluruh provinsi Indonesia.
Nani Ulina menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo dapat diawasi dengan baik oleh BPKP sebagai internal auditor Presiden. “Pengawasan yang kami lakukan tidak hanya post-audit, tetapi juga dimulai sejak proses perencanaan. Kami ingin memastikan bahwa perencanaan ini dapat mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang diharapkan,” ujar Nani Ulina.
Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat tiga program prioritas Presiden yang perlu didukung, yakni: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga mencapai 8%, pengentasan kemiskinan hingga angka 4,5% pada 2029 serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.
Nani Ulina menegaskan bahwa mencapai tujuan tersebut bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan kerjasama yang solid dari semua pihak. Ia berharap pemerintahan baru dapat menyusun RPJMD yang memadai dan mengakomodasi seluruh program Presiden.
“RPJMD dapat dikatakan memadai jika memenuhi empat aspek utama: pertama, penetapan ultimate outcome; kedua, konvergensi perencanaan dan penganggaran; ketiga, penetapan OPD terkait sektor; dan keempat, ketepatan indikator serta target program dan kegiatan,” jelas Nani Ulina.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program, serta memantau tindak lanjut evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut juga memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Kegiatan ini akan fokus pada lima sektor: pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan, dengan harapan dapat mencapai ultimate outcome yang telah ditetapkan.