LAMSEL – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan. Lampung dipilih sebagai salah satu provinsi percontohan bersama beberapa provinsi lainnya untuk melaksanakan program ini pada tahun 2025.
Dalam kunjungannya pada Senin (12/5/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Natar, Lampung Selatan. BPSDM ini rencananya akan digunakan sebagai tempat kegiatan belajar sementara untuk Sekolah Rakyat sebelum pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru.
“Saya bersama Anggota DPR RI dari Komisi VIII Dapil Lampung hari ini memiliki kesempatan untuk meninjau lokasi calon tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2025-2026. Ini adalah langkah awal, dan Insya Allah, jika gedung selesai, proses belajar akan dilaksanakan di sana,” jelas Saifullah Yusuf.
Dia juga menambahkan bahwa pada awal tahun 2025, kegiatan Sekolah Rakyat akan dimulai dengan memanfaatkan gedung yang sudah ada, asalkan memenuhi syarat kelayakan untuk menyelenggarakan pendidikan.
Menteri Sosial bersama rombongan melakukan peninjauan di beberapa lokasi BPSDM, seperti asrama dan ruang kelas. Ia menyatakan bahwa pihak kementerian hanya mengusulkan titik lokasi untuk Sekolah Rakyat, sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan survei kelayakan sarana dan prasarana yang ada.
“Kami hanya mengusulkan titik-titik lokasi untuk memulai Sekolah Rakyat. Setelah itu, Kementerian PU akan menilai kelayakannya, dan jika diperlukan, mereka akan merencanakan renovasi untuk memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana,” ujar Saifullah Yusuf.
Menteri Sosial menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pendidikan, terutama dari kalangan keluarga miskin dan ekstrem miskin.
“Tujuan kami adalah memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, dan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Mensos juga memaparkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi dari permasalahan kemiskinan dan pendidikan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Prototipe bangunan dan gedung untuk Sekolah Rakyat juga telah dirancang, sementara calon siswa harus terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1, yaitu keluarga miskin dan ekstrem miskin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antara instansi terkait di tingkat daerah untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sosial yang telah meninjau calon lokasi sementara untuk Sekolah Rakyat. Kami mengusulkan fasilitas BPSDM untuk digunakan sementara waktu, sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat, baik dari Kemensos maupun Kementerian PU, terkait lokasi yang kami tawarkan di lahan kosong di Kota Baru. Kami berharap proses pembelajaran bisa dimulai di sini selama satu tahun, sambil menunggu pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru,” kata Jihan.
Jihan juga menambahkan bahwa untuk gelombang pertama Sekolah Rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk 100 siswa SMA. Selain itu, seluruh biaya Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh APBN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Program ini memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka, yang sejalan dengan tema Sekolah Rakyat: Negara Hadir untuk Memuliakan Orang Miskin.