LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang berlangsung di Gedung DPRD, Jumat (23/5/2025), bertepatan dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi vertikal dan organisasi masyarakat.
Gubernur Lampung Mirza dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah dan pihak terkait yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab besar yang harus terus dijaga. Ini mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pencapaian ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin birokrasi yang lebih baik, yang benar-benar melayani dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prinsip utama,” tegas Gubernur Mirza.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan bukti konsistensi dalam tata kelola keuangan yang baik. Ini menunjukkan keseriusan Pemprov Lampung dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi,” kata Budi.
Dengan pencapaian ini, Provinsi Lampung semakin menegaskan diri sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia. Pemerintah daerah berharap prestasi ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan layanan publik yang berkualitas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.