LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Pendidikan” pada Selasa (22/4/2025) di Aula Kantor BPKP Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan tata kelola pendidikan di daerah, menindaklanjuti hasil pengawasan sektor pendidikan oleh BPKP.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. M. Firsada, dalam sambutannya menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar yang dijamin konstitusi, serta fondasi utama pembangunan manusia. Ia menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pendidikan adalah indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan kualitas pendidikan akan memperkuat daya saing bangsa,” ujar Firsada. Ia juga mengakui bahwa meskipun sudah ada berbagai intervensi, hasil pembangunan pendidikan di Lampung masih belum optimal.
Firsada mengapresiasi BPKP yang terus mendorong perbaikan tata kelola pendidikan melalui pengawasan dan rekomendasi yang konstruktif. “Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPKP dengan serius demi meningkatkan IPM,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menyatakan bahwa DKT ini bertujuan untuk mempercepat implementasi tindak lanjut hasil pengawasan BPKP tahun 2023 dan 2024, khususnya di sektor pendidikan. Forum ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
“Kehadiran kita di sini adalah komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan di sektor pendidikan,” ujar Nani.
Dalam sesi pengantar, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Iwan Taufik Purwanto, menyampaikan hasil pengawasan BPKP di bidang pendidikan. Ia menekankan perlunya upaya serius dari pemerintah daerah Lampung untuk meningkatkan kinerja pendidikan guna mendukung Indonesia Emas 2045. Iwan juga membahas isu strategis seperti keselarasan kebijakan pendidikan, distribusi tenaga pendidik, dan mitigasi potensi kecurangan.
Sesi diskusi panel menghadirkan berbagai pembicara dari instansi terkait, antara lain Maulani Mega Hapsari, Direktur Sekolah Menengah Pertama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang membahas kebijakan pendidikan SMP. Selain itu, Dr. Muhammad Hasbi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, menyampaikan pandangannya tentang pendidikan vokasi. Eka Afriana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, juga berbagi pengalaman dalam mengatasi penurunan kondisi ruang belajar.
Diskusi panel dipandu oleh Ikhwan Mulyawan, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Deputi Polhukam PMK BPKP, yang memastikan jalannya diskusi tetap dinamis dan fokus pada solusi. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektur se-Provinsi Lampung.
DKT ini diharapkan dapat mempercepat implementasi rekomendasi BPKP, merumuskan strategi kolaboratif, dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Lampung, mendukung visi Indonesia Emas 2045.