LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memperkuat pembangunan infrastruktur jalan serta pendidikan vokasi. Ia menyebut sinergi ini menjadi solusi atas keterbatasan anggaran daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah dan swasta merupakan kebutuhan. Saya mengarahkan program CSR perusahaan untuk difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan dan pendidikan vokasi,” ujar Gubernur Mirza, Senin, 28 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Lampung, melalui APBD, masih di bawah 10 persen dari total pendapatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, keterlibatan swasta menjadi kunci dalam mendukung pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Lampung telah menerbitkan Perda No. 5 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Peraturan ini mewajibkan perusahaan, terutama yang bergerak di sektor sumber daya alam, untuk melaksanakan program CSR secara terstruktur.
Pemprov juga tengah menyiapkan Lampung CSR Award 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD yang aktif berkontribusi melalui program TJSL. Acara penganugerahan direncanakan berlangsung pada 7 Mei 2025, bertepatan dengan Musrenbang Provinsi Lampung.
Kepala Bappeda Lampung, Elvira Umihanni, menambahkan bahwa CSR yang dikelola dengan koordinasi baik akan menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan daerah. “Dengan pelaporan yang rapi, kita bisa menghindari tumpang tindih dan memastikan bantuan tepat sasaran,” katanya.
Saat ini, Tim Penilai Anugerah TJSL 2025 sedang menghimpun data dan laporan dari berbagai perusahaan. Tim terdiri dari unsur akademisi, masyarakat, Forum CSR Lampung, pengusaha, dan pemerintah daerah.
Ketua Forum CSR Lampung, V. Saptarini, menegaskan bahwa transparansi pelaporan CSR tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan konsumen. “Laporan yang sistematis menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ansori Djausal, tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penilai, menekankan bahwa CSR modern harus memberikan manfaat timbal balik bagi perusahaan, termasuk dalam membangun loyalitas konsumen.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Lampung, Romi Junanto Utama, menyebutkan bahwa penghargaan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kemitraan jangka panjang antara dunia usaha dan pemerintah. Perusahaan peserta dapat mengajukan laporan CSR mereka untuk dinilai dalam sejumlah kategori seperti program terbanyak, terinovatif, strategis, hingga yang paling berdampak.