Karenanya, seluruh proses perencanaan harus berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. “Keempat, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder pembangunan. Pepatah warisan telah memberi pesan bermakna bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kolaborasi sangat penting dalam pembangunan karena menjadi sumber kekuatan dan modal sosial yang akan mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan berkontribusi menuju hasil yang lebih baik. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kelima, arahan Monitoring Centre for Preventation (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertujuan untuk mencegah korupsi di Indonesia. Saya percaya, dengan komitmen bersama dan kepemimpinan yang kuat, kita dapat menyusun dan melaksanakan RPJMD yang benar-benar berkualitas, selaras antar levelpemerintahan, dan berdampak nyata bagi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung,” tukas Staf Ahli Gubernur, Zainal Abidin.
Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati, Dedi Irawan, didampingi Wakil Bupati, Irawan Topani, perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, Saipul, Kepala Bappelitbangda, Syaifullah, dan anggota DPRD, Ellya Triskova.