BANDAR LAMPUNG, (CF) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan elemen gerakan mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung membangun komitmen bersama meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Gubernur Mirza dengan LMND Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (16/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung hangat ini menandai awal dari kolaborasi strategis antara Pemprov Lampung dan elemen gerakan mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap pendidikan alternatif dan advokasi isu sosial.
Dalam diskusi tersebut, Ketua LMND Lampung Redho Balau menyampaikan sejumlah capaian dan persoalan mendasar yang mereka temukan di lapangan, khususnya terkait anak-anak putus sekolah dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Redho mengungkapkan bahwa sejak 2018 mereka telah menjalankan program “Rumah Mengajar” di dua titik lokasi di Bandar Lampung, yaitu di Kelurahan Durian Payung dan Kelurahan Untung Suropati.
Ia menyampaikan bahwa program ini bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dasar dan menengah yang mengalami putus sekolah karena alasan ekonomi, sosial dan minimnya informasi.
“Di dua lokasi itu, kami temukan banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah sejak SD, bahkan ada yang belum bisa membaca di usia belasan tahun,” ujarnya.
Redho juga mengungkapkan Rumah Mengajar ini kini tidak hanya memberikan pendampingan akademik dasar, tetapi juga telah mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada pembelajaran inklusif, pendidikan karakter, serta penguatan literasi dan numerasi dasar.
Redho berharap inisiatif ini dapat didukung pemerintah melalui fasilitasi legalitas, penguatan kapasitas pengajar, serta integrasi ke dalam kebijakan pendidikan alternatif daerah.
Selain itu, isu lain yang menjadi fokus dalam pertemuan ini adalah tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.
LMND mengungkapkan bahwa berdasarkan data, Provinsi Lampung tercatat berada pada peringkat ke-6 nasional dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dengan 496 kasus yang tercatat hingga November 2024.
LMND Lampung mendorong Pemprov untuk memperkuat layanan perlindungan korban melalui penyediaan hotline pengaduan 24 jam, pemberian bantuan hukum, serta pendampingan psikologis dan sosial bagi korban.
LMND juga mengusulkan edukasi seksual yang holistik di tingkat SMA sebagai bagian dari pencegahan kekerasan seksual sejak dini dan memperluas satgas anti kekerasan seksual yang telah terbentuk di beberapa universitas yang ada di Provinsi Lampung.
Menanggapi gagasan dan isu tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif pendidikan yang dilakukan oleh LMND.
Menurutnya, penguatan pendidikan pada anak-anak merupakan pondasi penting dalam menggapai visi Indonesia Emas 2045.
Ia menggarisbawahi bahwa hal ini tidak boleh lagi ditunda, semua pihak harus memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan kepada anak serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Hal ini harus dilakukan sekarang, tidak boleh ditunda lagi. Anak-anak dan remaja pada periode kepemimpinan saya saat ini nantinya yang akan menjadi generasi Indonesia emas 2045, harus menjadi perhatian penuh,” tegasnya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengambil kebijakan penghapusan pungutan uang komite sekolah di seluruh jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri, serta mendorong sekolah untuk fokus pada peningkatan mutu pembelajaran tanpa membebani orang tua siswa.
Terkait isu kekerasan seksual, Gubernur Mirza menyambut beberapa masukan positif dan menilai pentingnya keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa dalam membangun kesadaran publik tentang kekerasan berbasis gender.
“Kalau kalian punya ide atau program edukasi yang bisa masuk ke sekolah-sekolah, silakan dibuat konsepnya. Kita bisa fasilitasi lewat Dinas Pendidikan atau Biro Kesra,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung telah menluncurkan aplikasi Lampung In yang salah satu fungsinya ada menerima aduan dari masyarakat, termasuk aduan tentang kekerasan seksual.
Gubernur Mirza menyambut baik beberapa masukan dari LMND dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan anti-kritik selama tujuannya membangun Lampung menjadi provinsi yang lebih adil dan sejahtera.
“Saya tidak alergi terhadap kritik. Justru saya butuh anak muda seperti kalian yang punya gagasan dan keberanian untuk menyuarakannya,” pungkasnya.
Dengan dialog terbuka ini, Pemerintah Provinsi Lampung dan LMND menunjukkan bahwa sinergi antara negara dan mahasiswa merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan masa depan Lampung yang lebih inklusif. (Adpim)
