BANDARLAMPUNG, (CF) – Provinsi Lampung menunjukan angka positif di awal tahun dan menjelang Ramadhan pada pengendalian inflasi.
Berdasarkan data pencatatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, hingga 16 Januari 2026, Lampung mengalami penurunan Indeks Perkembanagn Harga (IPH) sebesar -1,33 persen pada minggu ke-3 dibandingkan bulan Desember 2025 yang lalu.
Pencapaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (19/1/2026).
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti oleh seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, yang hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, secara virtual, di Ruang Command Center, Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung.
Sementara itu, secara nasional tercatat sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, dan 1 provinsi stabil.
Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 12 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah Bawang Merah, Cabai Rawit dan Daging Ayam Ras.
Secara khusus Provinsi Lampung, terdapat 3 komoditas penyumbang andil penurunan IPH, yakni Cabai Merah, Bawang Merah dan Cabai Rawit.
Tomsi Tohir menginstruksikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tiap daerah untuk turun langsung memantau harga komoditas di setiap minggu-nya, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Cek betul sampai ke gudang, saya harap tahun ini adalah tahun terbaik, kita sudah mengalami dari tahun ke tahun setiap mau lebaran selalu naik tinggi,” tegasnya.
Ia menyoroti kenaikan signifikan rata-rata angka inflasi perbulan (month-to-month) yakni sebesar 0,3 persen menjadi 1,6 persen di tahun 2025 yang lalu, dengan kata lain naik menjadi 5 kali lipatnya.
“Berarti naiknya 5 kali lipat, seluruh komoditas dan ada yang naik keterlaluan yang biasanya diangka 30 ribu-an menjadi 100 ribu lebih. Hal ini tidak wajar, harus kita cegah,” ujarnya.
Tomsi berharap rakor ini menjadi forum komunikasi serta mencari solusi atau jalan keluar dalam mengendalikan inflasi di daerah terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. (Adpim)
