LAMPUNG SELATAN, (CF) – Upaya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam program ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi desa mendapat perhatian Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bahkan, mereka mengapresiasi langkah Pemprov Lampung membangun ekosistem ekonomi desa melalui Program Desaku Maju.
Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, mewakili Menko PM Muhaimin Iskandar di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Rabu (9/7/2025).
Deputi Abdul Haris diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar.
Acara ini merupakan bagian dari kegiatan Kolaborasi Pengembangan Ekosistem Ketahanan Pangan Berbasis Desa.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya haturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Deputi dan jajaran atas kehadirannya mewakili Pak Menko,” ucap Jihan.
Wagub Jihan menilai kunjungan ini sebagai bentuk antusiasme dan dukungan nyata pemerintah pusat terhadap penguatan pembangunan desa.
Wagub Jihan menyampaikan capaian penting Provinsi Lampung dalam menekan angka kemiskinan.
“Presentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menurun dari 12,62 persen pada 2019 menjadi 10,62 persen di tahun 2024,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa PDRB Lampung telah mencapai Rp. 480 triliun, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama.
Namun, Wagub Jihan juga menyoroti paradoks yang terjadi, di mana kontribusi ekonomi terbesar berasal dari desa-desa, tetapi tingkat kemiskinan justru masih tinggi di kawasan perdesaan.
“Paradoks ini nyata. Antara 2019 sampai 2024, sektor utama penopang ekonomi justru datang dari desa, tapi angka kemiskinan tertinggi juga ada di desa,” ujarnya.
Wagub Jihan mengatakan bahwa hal inilah yang menjadi dasar lahirnya program Desaku Maju yang digagas langsung oleh Gubernur Lampung.
Wagub Jihan menjelaskan Desaku Maju bukan hanya program infrastruktur atau bantuan ekonomi semata, tetapi merupakan pendekatan menyeluruh untuk membangun ekosistem desa dari bawah, secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.
“Pertanian kita sangat kaya. Lampung adalah produsen singkong nomor satu nasional, kopi dan nanas juga unggulan. Luas panen padi kita mencapai 550 ribu hektare, dan produksi tahun 2024 mencapai 2,7 juta ton. Tahun 2025 diproyeksikan 3,5 juta ton,” ungkapnya.
Namun, menurutnya semua potensi itu belum memberikan nilai tambah yang optimal karena hilirisasi produk belum terjadi di tingkat desa.
Ia mencontohkan, tanpa hilirisasi, 3 juta ton gabah hanya menghasilkan nilai sekitar Rp20 triliun dengan harga Rp6.500 per kilogram.
“Tapi kalau kita giling di desa dan hasilkan beras premium, nilainya bisa naik hingga Rp39 triliun. Ini bukan angka kecil. Ini adalah nilai ekonomi yang semestinya kembali ke desa,” tegasnya.
Untuk itu, Wagub Jihan menegaskan Desaku Maju hadir dengan skema dukungan multipihak bantuan alat pengering (dryer), penyediaan pupuk cair organik, pelatihan teknisi mesin pertanian, pemberdayaan UMKM berbasis digital, pembangunan jalan desa, hingga dukungan lembaga ekonomi seperti BUMDes.
Ia mengungkapkan keprihatinannya bahwa banyak bantuan alat mesin pertanian (alsintan) justru tidak berfungsi karena tidak ada teknisi lokal yang mampu memperbaiki.
Wagub Jihan juga menekankan bahwa desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek produksi.
“Kalau hari ini desa sudah bangun jalan, sekolah, sektor kesehatan, itu semua karena kontribusi dari ekonomi desa. Artinya, desa tidak boleh lagi jadi titik buta pembangunan. Justru sebaliknya, jadi pusat perhatian kita,” ucapnya.
Dalam acara tersebut, ia juga meminta dukungan kepada Kemenko PM dan BUMN agar dapat ikut serta dalam mendorong ekonomi desa melalui CSR dan skema pembiayaan yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha kecil.
Wagub Jihan menegaskan bahwa Desaku Maju bukan hanya program daerah, tetapi selaras dengan visi besar Presiden RI, yakni membangun kemandirian pangan nasional dari desa.
“Ini adalah bagian dari astacita yang dicanangkan Presiden mewujudkan kedaulatan pangan dan hadirnya negara sampai ke akar rumput. Karena itu, kita ingin semua pihak terlibat, dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, sampai masyarakat desa itu sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris menegaskan bahwa misi pembangunan desa merupakan bagian dari kebijakan nasional.
Ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan nasional saat ini masih berada di kisaran 8,57%, dan pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Namun lebih dari sekadar bantuan langsung, Haris menekankan pentingnya pergeseran paradigma dimana bantuan itu bersifat sementara tetapi berdaya itu selamanya.
Menurutnya, tantangan pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat mengelola potensi mereka secara mandiri.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Lampung yang membangun ekosistem ekonomi desa melalui program Desaku Maju.
“Ini sejalan dengan astacita Presiden, bahwa pembangunan bangsa harus dimulai dari desa,” ucapnya.
Haris juga menyoroti pentingnya menghilangkan mata rantai ketimpangan ekonomi antara desa sebagai produsen dan kota sebagai pusat distribusi.
Sebagai bagian dari solusi, Haris menagatakan pemerintah pusat akan mendorong program koperasi desa Merah Putih serta Sekolah Rakyat yang memberikan pendidikan berbasis asrama secara gratis bagi masyarakat miskin.
Ia menyampaikan optimismenya bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah seperti di Provinsi Lampung akan memberikan hasil nyata dalam jangka panjang.
“Kami percaya, upaya sekecil apa pun, bila konsisten dan terarah, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan berupa 1 unit Combine Harvester (alsintan), Bed Dryer kapasitas 20 ton dan sarana prasarana penunjang komoditi pertanian kepada Gapoktan Bersama Desa Bumi Daya. (Adpim)
